Pemkab Konawe Selatan Ajak Warga Ikut Perangi TPPO
![Pemkab Konawe Selatan Ajak Warga Ikut Perangi TPPO](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2022/12/def38f9e9e96e7baecb523b9547ffe3d.jpg)
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengajak masyarakat untuk mewaspadai dan memerangi human trafficking atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Hj St Hafsa.
Dikatakan, TPPO ini tidak memandang bulu dan siapa saja bisa menjadi korban. Sehingga semua pihak harus ikut mengambil peran dalam memutus mata rantai kejahatan yang sangat tidak manusia ini.
"Perdagangan orang tidak memandang gender ataupun usia, semua bisa saja menjadi korban, aktivitas ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, perlu ada penanganan khusus. Kami komitmen menekan tindak pidana perdagangan orang sehingga dapat memberikan rasa aman khususnya masyarakat kabupaten Konawe Selatan," kata dia, Rabu (20/12).
Ia membeberkan, salah satu upaya dalam rangka mencegah terjadinya kasus tersebut, pihaknya mengoptimalkan edukasi melalui kegiatan Advokasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hafsa meminta seluruh lapisan pemangku kepentingan, proaktif mengedukasi masyarakat serta berhati-hati dan tidak mudah terpedaya oleh iming-iming dari orang lain.
"Kasus TPPO banyak terjadi seperti penculikan, adopsi ilegal, penjualan organ tubuh, kawin kontrak dan memperkerjakan seseorang sebagai TKI, PRT, PSK serta perlakuan yang tidak manusiawi," terang Hafsa.
Hal serupa diungkapkan oleh Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Konsel, Armansyah. Menurut dia, perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional dan bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Ia menjelaskan dengan meningkatnya angka pengangguran serta kurangnya lapangan pekerjaan banyak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang menjanjikan pekerjaan yang pada akhirnya menjadi korban human trafficking. "Pencegahan dan penanganannya memerlukan langkah-langkah konkrit, komprehensif, serta keterlibatan seluruh unsur baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha maupun semua pemangku kepentingan," sebutnya. (OL-15)
Terkini Lainnya
7 Bulan Terombang-ambing di Laut, 49 Korban TPPO Berhasil Dievakuasi
Kasus TPPO di NTT Masuk Kategori Gawat Darurat
Indonesia Darurat TTPO, 3.700 PMI Jadi Korban, Komnas HAM Luncurkan Program 'Jalan Terjal'
Interpol Tangkap 219 Orang dalam Operasi Perdagangan Manusia
Satgas Libatkan Interpol Berantas Judi Online
Buron TPPO Mahasiswa ke Jerman Ditangkap saat Liburan di Italia
Mafia Tanah di Sultra Dibekuk, Rugikan Negara Rp1,3 M
10 Hari ke Depan Sultra Bakal Diguyur Hujan
Pulau Kabaena di Sulawesi Tenggara Kini Nikmati Listrik 24 Jam
Kadin Sultra Dorong Pemanfaatan Aspal Buton secara Nasional
Presiden Joko Widodo Pegang Lobster Hasil Tangkapan Nelayan Lokal
Pemerintah Gandeng PT CNI Vaksinasi 1.400 Warga di Kolaka
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap