Kemendagri Tekankan Urgensi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bagi Daerah Otonomi Baru di Papua
PENERAPAN teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh Pemerintah memiliki peran penting, terutama dalam pelayanan bagi masyarakat termasuk kemampuan investasi ke daerah untuk keberlanjutan pembangunan ke depan.
Demikian ditekankan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono saat membuka Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknologi, Informasi dan Komunikasi bagi Daerah Otonomi Baru Papua secara online, Senin (30/1).
Sugeng menuturkan, dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Aristektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, maka sistem berbasis elektronik tersebut dapat menutup celah korupsi dalam memberikan basis layanan pemerintah kepada masyarakat dan dapat berjalan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien.
“Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bisa memberikan layanan menjadi objektif, dapat ditingkatkan dengan TIK karena mampu meninggalkan jejak digital yang dengan mudah dirunut prosesnya, sehingga menutup celah korupsi dalam mengelola proses pelayanan kepada masyarakat,” Tutur Sugeng.
Baca juga : Pemerintah Galakkan lagi Program Posyandu Aktif di April 2023
Sementara itu, menindaklanjuti adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) yang menghadirkan provinsi-provinsi baru di Papua, Sugeng menekankan kehadirian provinsi baru mampu menerakan TIK untuk meningkatkan terobosan pelayanan terutama perizinan investasi yang berbasis teknologi.
“Kehadiran provinsi-provinsi baru ini diharapkan memberikan teroboson layanan TIK dan hal ini menjadi tanggung jawab bersama utamanya memberikan perizinan investasi yang berbasis elektronik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Dalam bidang TIK, BPSDM Kemendagri berkewajiban memberikan peningkatan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga memperoleh haknya sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, karena kunci utama dalam kualitas daerah otonom adalah manusianya sebagai pelaksana kebijakan.
Sebagai informasi, Diklat Teknologi, Informasi dan Komunikasi bagi Daerah Otonomi Baru Papua terselenggara pada tanggal 30 Januari sampai dengan 3 Februari 2023 secara online. (RO/OL-7)
Terkini Lainnya
Raphaella Chayla Shaka Sandang Putri Otonomi Indonesia 2024
Warga Papua Diminta Waspadai Cuaca Esktrem
Pj Gubernur Velix Wanggai Tekankan Lima Strategi Bangun Papua Pegunungan
Tokoh Muda Boven Digoel Ungkap Hak Orang Boven Digoel Dirampas, Semakin Terpinggirkan
Sektor Kelautan Menjadi Kekuatan Ekonomi Baru Cianjur Selatan
MRPB Kirim Tujuh Calon Penjabat Gubernur Papua Barat Daya
Ketua KPU Hasyim Asy’ari Dipecat, Komisi II Bakal Panggil DKPP dan Kemendagri
Pemerintah belum Jadwalkan Pelantikan Serentak Kepala Daerah Pilkada 2024
Platform LMS Pamong Desa Diluncurkan Kemendagri
Ditjen Bina Adwil Eksplorasi Kerja Sama Indonesia-Tiongkok dalam Penanggulangan Kebakaran di Guangzhou
BSKDN Kemendagari Pelajari Sistem Smart Governance Korsel
Proses Pelaporan Inovasi Daerah Papua akan Dipermudah
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap