visitaaponce.com

Nakes di Brebes Demo Blokir Pantura Gunakan Puluhan Ambulan

Nakes di Brebes Demo Blokir Pantura Gunakan Puluhan Ambulan
Ambulan yang digunakan oleh nakes untuk memblokir jalan di Pantura, Brebes.(Metro TV)

RATUSAN tenaga kesehatan (Nakes) di Brebes, Jawa Tengah, menggelar demo dengan memblokir jalur Pantura menggunakan puluhan ambulan, Senin (25/9). Mereka menuntut formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023.

Aksi demo kali ini diegelar di jalur Pantura depan Gedung DPRD Brebes. Massa membokir jalur Pantura menggunakan puluhan ambulan yang diparkir melintang di tengah badan jalan. Akibatnya, arus lalu lintas dari dua arah dialihkan.

Untuk kendaraan lokalan dialihkan ke jalan-jalan kecil di Kota Brebes, dan kendaraan jarak jauh dialihkan melalui pintu Tol Brebes Timur dan pintu Tol Brebes Barat.

Baca juga: Kemendikbudristek: Ada Perbedaan Seleksi PPPK Guru 2023

Dalam orasinya, seorang nakes menagih janji Pemkab Brebes yang sempat menjanjikan mereka akan masuk dalam formasi pengadaan PPPK 2023. Para nakes juga membentangkan berbagai spanduk tuntutan di depan gerbang Gedung DPRD Brebes.

Sebelumnya, ratusan tenaga kesehatan atau nakes honorer mengancam mogok kerja jika tuntutannya tak dipenuhi. Mereka melakukan aksi demo di depan Kantor Pemerintahan Terpadu Brebes, Jumat (22/9) dan sempat ricuh.

Baca juga: Komisi X DPR Dorong Tenaga Kependidikan Diangkat Jadi PPPK

Koordinator lapangan (Korlap) aksi demo tenaga Kesehatan (Nakes) Brebes, Muhammad Ali Subhan, menyampaikan, bahwa tuntutannya agar Nakes di Kabupaten Brebes dapat formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023. Karena tenaga guru honorer di Kabupaten Brebes juga sudah mendapat formasi PPPK.

Menurut Ali Subhan, jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi, akan melakukan mogok kerja secara massal.

“Kami minta agar ada formasi PPPK untuk nakes, tapi di 2024 malah tidak ada formasi PPPK untuk nakes, malah untuk guru,” ujar koordinator aksi, Muhammad Ali Subhan.

Ketua Komisi IV DPRD Brebes, Sri Murdiningsih, menyampaikan, pihaknya hanya menuruti aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat soal penganggaran untuk para nakes.

“Kita semua aturan dari pusat, kita tidak bisa menyimpulkan pribadi, anggaran kan juga dari pusat APBD. Kita juga kunjungan ke MenPANRB mencari solusi terbaik untuk nakes,” ujar Sri.

(Z-9)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri Rosmalia

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat