visitaaponce.com

PROYEK pengerjaan ruas jalan yang menghubungkan Mulobahang - Walang Desa Kolaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami masalah. Proyek dengan nilai kontrak hingga Rp3,1 miliar belum kunjung usai sejak dimulai pada 3 Mei 2023. 

Terhambatnya proses pembangunan jalan tersebut dikarenakan adanya beberapa persoalan serius yang seharusnya tidak diabaikan oleh kontraktor hingga berbulan - bulan. Salah satu warga Desa Kolaka Dusun satu Bernadus Nara Koja menuturkan proses pengerjaan hotmix jalan Mulobahang - Walang yang dikerjakan oleh kontraktor  sepanjang 1,5 kilometer tersebut baru berjalan 15 persen. 

“Sampai saat ini pekerjaan talud belum rampung seluruhnya, namun ada talud yang sudah dikerjakan, tetapi pada beberapa rusak atau roboh akibat dari mutu yang kurang baik, sehingga ketika ditendang langsung rubuh sekitar 3 meter dan sampai sekarang belum diperbaiki,” ungkap Bernadus kepada Media Indonesia, Jumat (17/11). 

Baca juga : Ketua DPRD Tapanuli Utara Tinjau Pengaspalan Daerah Rawan Longsor

mewakili masyarakat Paji Pulo khususnya Desa Kolaka sebagai penerima manfaat proyek, Bernadus meminta Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam hal ini Dinas PU, Tim Teknis, Konsultan Pengawas serta Komisi 3 DPRD Kabupaten Flores Timur untuk melakukan pengawasan terhadap proyek jalan Mulobahang - Walang secara baik dan tegas.

Baca juga : OMG Bantu Perbaiki Jalan Rusak di Dusun Jombor Yogyakarta

“Kalau dibiarkan berbulan - bulan ini juga soal. Harus ada tindakan tegas kepada kontraktor yang mengerjakan jalan agar jalan yang dikerjakan ini benar-benar bermutu. Dan bisa digunakan dalam waktu lama. Kita tahu bahwa Desa Kolaka Dan dua Desa lainya ini aktivitas masyarakat sangat tinggi maka jalan pun harus benar benar bagus. Masa talud baru kerja langsung roboh. Ini yang harus dijaga,” ujar Bernadus. 

Bernadus juga memberikan gambaran beberapa persoalan di lapangan, mulai dari talud yang hanya dikerjakan sebagian hingga banyak material  tetumpuk yang menghalangi kendaraan roda dua dan roda empat yang hingga kini belum ditimbun rata.

“Ini artinya tidak ada pengawas ketat saat kerja di lapangan. Beruntung masih tahapan kerja, kalau sudah selesai dan jalannya rusak bagaimana? Kontrol ini dilakukan untuk kepentingan publik, kepentingan seluruh masyarakat yang akan menikmati jalan ini,” tegasnya. (Z-8)