visitaaponce.com

DALAM rangka peningkatan keamanan dan ketertiban di Jawa Timur menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota, dan Forkopimcam se-Jawa Timur.

Acara yang digelar dengan tema Jatim siap mewujudkan Pemilu 2024 dengan aman, damai dan demokratis itu digelar di Grand City Convention and Exhibition hall, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada Senin (11/12). Kegiatan itu juga disiarkan secara live streaming melalui akun Youtube resmi Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur dengan nama kanal Kominfo MMC.

Selain Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Rakor dihadiri oleh para perserta sebanyak 2.500 orang seperti Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Forkopimda Provinsi Jawa Timur, Bupati Wali Kota se-Jawa Timur, Panglima Armada II TNI AL, Kapolres se-Jawa Timur, Kepala Badan Intelijen Daerah (KABINDA) Jawa Timur, Dandim, Danrem, Danramil se-Jawa Timur, PJU Polda Jawa Timur, PJU Kodam V Brawijaya, Kaban Kesbang pol Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, dan seluruh Camat se-Jawa Timur.

Baca juga: Profil Rudi Rohi, Panelis Debat Capres-Cawapres 2024

Dalam laporannya, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Timur, Eddy Supriyanto, mengatakan, tujuan dilaksanakannya Rakor adalah untuk memastikan kerja sama optimal antara Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan instansi vertikal lainnya guna mencegah dan mendeteksi potensi gangguan keamanan di wilayah Jawa Timur dalam rangka menjaga keamanan dan kelancaran Pemilu Tahun 2024. 

Forkopimda Provinsi bersama Forkopimda Kabupaten/Kota dan Forkopimcam didorong untuk melakukan pementaan serta bersinergi dengan instansi vertikal terkait kepemiluan. 

“Melalui sinergi ini, diharapkan dapat menggerakkan semua potensi satuan kerja untuk secara efektif memetakan dan mengatasi potensi gangguan keamanan menjelang Pemilu 2024, sehingga penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan aman, nyaman, dan kondusif,” ujar Eddy.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI yang diwakili oleh Plh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri Togap Simangunsong, hadir menjadi narasumber dengan membawakan tema materi Peran Pemerintah Pusat Dalam Mewujudkan Pemilu Tahun 2024 yang Aman, Damai dan Demokratis.

Kemudian dalam paparannya Togap menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan instansi terkait dalam menjaga keamanan dan kelancaran pemilu pada 14 Februari 2024. 

“Fokus utama adalah persiapan, pengamanan, dan partisipasi tinggi dari masyarakat. Menurut saya ini kesempatan yang sangat luar biasa, karena dalam kesempatan ini juga kita gunakan untuk menyampaikan informasi yang terkait dengan Pilkada Serentak yaitu ada pemilihan 37 Gubernur kecuali Provinsi DIY, 93 Kota dan 415 Kabupaten, kecuali Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta,” ujar Togap.

“Saya memilih materi yang memang benar-benar menjadi yang perlu Forkopimda ketahui yang pertama tentu kita mengetahui bersama bahwa Pemilu kita ini akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029. Memilih Anggota Legislatif ada 152 Anggota DPD RI, 580 Anggota DPR RI, DPRD di 38 Provinsi sebanyak 2.372 Orang, DPRD di 508 Kabupaten/Kota sebanyak 17.510 Orang, ini yang kan kita pilih pada pemilu yang akan datang”. tambahnya.

Togap juga menyampaikan dukungan konkret dari Kemendagri RI, termasuk penyusunan data kependudukan, pelaksanaan kampanye dan distribusi logistik, pemantauan pelaksanaan, dan netralitas ASN/PNS. 

“Pemerintah pusat berkomitmen untuk menjaga stabilitas politik, menjamin ketersediaan anggaran, serta memastikan netralitas ASN dalam proses pemilu. Tertuang dalam surat edaran, Kemendagri RI menekankan pengawasan dan tindakan terhadap pelanggaran netralitas ASN, menjaga stabilitas keamanan, serta mendukung kelancaran distribusi logistik pemilu,” kata Togap.

Togap mengajak seluruh Forkopimda, dari tingkat Provinsi hingga Kecamatan di daerah Jawa Timur, untuk bersama-sama memastikan keberhasilan pemilu. Dengan menyoroti potensi kerawanan di beberapa daerah, terutama Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri, serta menggarisbawahi peran strategis TNI dan Polri dalam mendukung keamanan pemilu.

“Pentingnya sinergi semua pihak demi terwujudnya pemilu yang aman dan demokratis pada tahun 2024. Semoga apa yang telah kami sampaikan ini dapat menjadi bahan kepada Bapak/Ibu sekalian untuk melakukan tugas dalam mensukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang akan datang,” tutup Togap.

Selanjutnya Khofifah juga memberikan arahan dengan mengangkat tema Jawa Timur Siap Wujudkan Pemilu Serentak 2024 dengan Aman, Damai dan Demokratis.

Dalam paparannya Khofifah menegaskan, persiapan menyeluruh tidak hanya untuk Pemilu, Pilpres, dan Pileg, tetapi juga mengingatkan pentingnya kesiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru. Ia menekankan perlunya sinergi antara formal dan informal leader serta memaparkan enam arahan Presiden Joko Widodo, termasuk menjaga kualitas pemilu, mempersingkat waktu kampanye, dan dukungan penuh terhadap KPU. 

Selain itu, Khofifah mengajak seluruh Forkopimda untuk membangun hubungan harmonis di tingkat daerah guna menjaga ketenangan dan menangani potensi masalah dengan efektif.

Baca juga: Caleg Tanpa Tujuan Jelas Rentan Alami Gangguan Mental

“Peran strategis para pemimpin daerah, dari Gubernur hingga Lurah, dalam sosialisasi pemilu sangat penting,” tandas Khofifah.

“Pak Presiden memberikan arahan bahwa peran para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres, dan terus sampai Camat dan Lurah dalam mensosialisasikan ini penting sekali, Pemilu dan Pilkada Serentak yang akan datang harus disosialisasikan secara konferhensif,” kata Khofifah.

Selanjutnya Khofifah menjelaskan, dalam rangka mengatasi isu-isu strategis, upaya Pemprov Jawa Timur adalah dengan melakukan beberapa pelatihan pra paralegal, yang ditujukan untuk Kepala Desa dan Lurah. 

“Pemprov juga telah melibatkan Pemerintah Daerah dalam penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai langkah strategis dalam mendukung partisipasi masyarakat dalam Pemilu Serentak 2024.

“Peran Pemerintah Daerah dalam Pilkada sesuai amanah Pasal 133 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pemerintahan Daerah bertanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Kepada seluruh Bupati/Walikota kembali kami ingin menyampaikan yang belum penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tolong disegrakan.” tutup Khofifah.

Sebagai informasi selain Dirjen Politik dan PUM Kemendagri yang mewakili Mendagri dan Gubernur Provinsi Jawa Timur kegiatan Rakor ini menghadirkan narasumber yang sangat ahli dibidangnya antara lain adalah 
Pangdam V Brawijaya yang disampaikan oleh Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya Brigjen TNI Yusman Madayun dengan membawakan tema Kesiapan Kodam V/Brawijaya Dalam Rangka Menghadapi PAM Pemilu Tahun 2024.

Kejati Jawa Timur diwakili oleh Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Agustian Sunaryo, dengan membawakan tema Peran Kejaksaan Tinggi Jawa Timurdalam Mewujudkan Pemilu 2024 Yang Aman, Damai, Dan Demokratis
Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto, dengan membawakan tema Peran Polda Jatim Dalam Mewujudkan Pemilu Tahun 2024 yang Aman, Damai dan Demokratis.