visitaaponce.com

BPIP Jadikan Klaten Mercusuar Nasional Pembinaan Ideologi Pancasila

BPIP Jadikan Klaten Mercusuar Nasional Pembinaan Ideologi Pancasila
Sekda Jajang Prihono menyerahkan kenang-kenangan berupa tokoh wayang kepada Adhianti dari BPIP.(DOK Diskominfo)

BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memberikan perhatian khusus kepada Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah (Jateng), terkait produk hukum daerah tentang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. BPIP menilai produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam implementainya bisa dijadikan mercusuar nasional.

Hal itu disampaikan Plt Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi BPIP, Adhianti, saat membuka sosialisasi produk hukum dan pembinaan ideologi Pancasila bagi camat dan kepala desa/lurah di pendapa kabupaten, Selasa (21/5). Perda Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan wujud perhatian Pemkab Klaten terhadap pentingnya penanaman ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat di semua lini.

Menurut Adhianti, ada beberapa hal penting hingga BPIP tergugah untuk hadir di Kabupaten Klaten. Salah satu yang utama ialah Perda Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Baca juga : Kasus DBD di Klaten Meningkat, 25 Orang Meninggal

"BPIP mengapresiasi produk hukum terkait pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Kami pun ingin berkolaborasi dalam implementasinya. Mari kita sama-sama bawa perda ini sebagai mercusuar nasional pertama," ujarnya.

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, lanjut Adhianti, dapat memberikan gambaran penerapan indikator nilai Pancasila dalam proses pembentukan berbagai produk hukum yang disusun oleh camat hingga kepala desa/lurah. "Kegiatan sosialisasi produk hukum dan pembinaan ideologi Pancasila juga diharapkan dapat mendorong camat, lurah, dan kepala desa melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila kepada masyarakat di wilayah kerjanya," ujarnya.

Bupati Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono dalam sambutannya mengatakan bahwa produk hukum yang solid dan pemahaman mendalam nilai-nilai Pancasila ialah kunci membangun masyarakat yang adil dan beradab. "Setiap aturan yang dibuat dipastikan dapat dipahami bersama, termasuk pemahaman mendalam terhadap ideologi Pancasila. Karena, Pancasila bukan sekadar semboyan, tetapi merupakan landasan filosofis bangsa Indonesia," jelasnya. (Z-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Wisnu

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat