visitaaponce.com

PENGALAMAN melakukan kunjungan kerja ke sejumlah perguruan tinggi di Papua dan Papua Barat beberapa waktu lalu memberikan banyak kesan mendalam bagi penulis. Stigmatisasi bahwa Papua serba tertinggal tidak begitu nyata dalam indera kami. Pengalaman pertama menjejakkan kaki di Bandara Sentani setelah menempuh penerbangan selama enam jam dipenuhi kegembiraan. Realitas pembangunan terlihat nyata.

Sebelum tiba di Universitas Cendrawasih, kami menikmati makan siang di sebuah restoran Padang yang cukup baik secara mutu kuliner dan suasananya. Ketika kami melihat Jembatan Youtefa, yang saat itu baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, terlihat bahwa Jayapura telah menjadi ikon progresivitas dan modernitas yang luar biasa.

Demikian pula, dengan proyek Tol Trans-Papua, yang dicanangkan oleh Presiden yang tepat ditabalkan sebagai Bapak Teknokratis Indonesia modern ini. Pembangunan Trans-Papua telah menjadi bukti pemerintah atas janji membuka isolasi Papua, terutama di daerah pedalaman sehingga lancarnya transportasi Papua dari utara ke selatan beberapa tahun ke depan bukan lagi impian, tapi kenyataan.

Memang ada kritik atas pembangunan yang memberikan celah pada terlukanya dimensi ekologis. Namun, sebagai sebuah pemerintah yang berpengalaman, kelemahan itu pasti diperbaiki dengan mengurangi dampak deforestasi, dan memberikan keluasaan perniagaan dan pertumbuhan ekonomi.

Belum cukup

Meskipun demikian, terlihat pembangunan yang berjalan selama ini belum cukup memberikan arti mendalam. Papua, seperti juga Aceh, masih menjadi daerah yang bergelut pada upaya pengurangan kemiskinan. Papua dan Papua Barat masih menjadi provinsi termiskin di Indonesia dengan angka 26,8 dan 21,7%.

Aceh, meskipun dianggap sedikit beruntung karena menurut data BPS provinsi ini menjadi provisi keenam dengan angka kemiskinan 15,43%, masih tetap sebuah ironi. Nomor enam seIndonesia itu juga sama dengan termiskin di Sumatra.

Ironi lain ialah tujuh provinsi termiskin di Indonesia didominasi oleh Indonesia timur dan Sumatra (Bengkulu pada rangking ketujuh). Hal ini menunjukkan bahwa upaya keras yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membaktikan pembangunan lebih berorientasi pada dua kutub Indonesia, timur dan barat ini belum maksimal pada hasil.

Hal ini tentu harus menjadi perhatian serius bagi pemerintahan Jokowi. Pencanangan yang sudah dilakukan sejak dini untuk menarik hati masyarakat Aceh Papua melalui berbagai pembangunan monumentalnya, termasuk membuat monumen kapsul waktu yang ada di Sabang dan Merauke, ternyata masih belum mengonsolidasikan potensi-potensi ekonomi, ekologi, mineral, dan hutannya sebagai modal kemakmuran bagi masyarakat.

Berbagai hal perlu disentuh, dalam konteks pembangunan, bukan hanya pada aspek infrastruktur (meskipun aspek ini tetap menjadi hal penting untuk membuat trickle down effect pembangunan), tapi juga aspek non-fi sikal. Pengakuan akan identitas kebudayaan, kesejarahaan, dan politik lokal, harus tetap menjadi pendampingan dalam mengupayakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat di sana.

Masa pemerintahan Jokowi yang tinggal dua setengah tahun lagi ini, juga menjadi pertaruhan penting, bahwa apa yang telah dirintis dan dibangun fondasinya bisa dilanjutkan oleh pemerintahan ke depan, dan tidak malah membuat desain berbeda. Konsep pembangunan yang berkelanjutan, pada upaya pengakuan adat dan politik identitas menjadi terlihat penting bagi masyarakat Aceh dan Papua, akibat politik dehistorisasi, eksploitasi, dan diskriminasi yang pernah berjalan lama.

Jika daerah lain lebih mengejar hal-hal substantif pada pengurangan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, injeksi investasi dengan pelibatan modal sosial luas bagi Aceh dan Papua masih belum cukup. Politik rekognisi dan rekonsiliasi, menjadi pilihan yang harus dilakukan pertama, sebelum melangkah pada aspek teknokratis. Hal itu semacam misteri, terutama di Papua, bahwa kehadiran Presiden Jokowi secara fi sik ke tanah Papua hingga 10 kali belum mampu meredakan gejolak separatisme. Apalagi, kini beberapa negara di lautan pasifik dan memiliki ras Melanesia masih mengupayakan ide kemerdekaan bagi daerah ini.

Lanjutkan otsus

Meskipun dimulai oleh penolakan, Papua yang berakhir dana Otsusnya pada 2021, kembali diperpanjang, sekaligus merevisi UU No 21 Tahun 2001 menjadi UU No 2 Tahun 2021. Penolakan di tanah Papua, disebabkan bahwa politik otsus yang berjalan selama ini dianggap belum mampu mensejahterakan, dan masih berputar pada lingkaran oligarki kekuasaan. Dana otsus belum sampai kepada masyarakat melalui program-program afirmasi pada kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infratuktur utama pembangunan.

Memang pada undang-undang otsus baru Papua (dan Papua Barat), ada perubahan 18 pasal dan penambahan dua pasal baru yang terkait dengan peran pemerintah pusat. Namun, sepanjang perubahan itu sebagai upaya mengefektifkan penyaluran dana pembangunan, dan evaluasi yang lebih simultan, maka perubahan itu terjadi secara substansial. Artinya, menjadi perbaikan dari ketidakberhasilan otsus tahap pertama.

Yang kini ditunggu adalah, pada Otsus Aceh. UU No 11 Tahun 2006 menjadi jalan pelaksanaan dana Otsus Aceh, yang akan berlangsung hingga 2027. Hal yang perlu dipikirkan sejak dini adalah, nasib Otsus Aceh hendaknya mulai dipertimbangkan kemungkinannya di masa pemerintahan Jokowi karena pada pemerintahan ke depan kita belum mengerti siapa yang akan menjadi presiden dan bagaimana political will-nya bagi Aceh.

Pilihan yang paling bijak ialah otsus ini harus dilanjutkan demi kebaikan bagi masyarakat Aceh, dan pelanjutan perdamaian di Aceh. Karena, seperti pengetahuan politik yang selama ini terjadi, perdamaian akan sulit dijalankan tanpa proses demokratisasi dan politik kesejahteraan.

Otsus di Aceh – menggunakan istilah pakar politik dari Oslo University – adalah pengakuan ulang negara (reclaiming state) atas perilaku buruk yang terjadi di masa lalu, dan janji untuk memperbaikinya di masa depan.

Semoga perpanjangan Otsus Aceh, seperti juga telah disetujui perpanjangan Otsus Papua ialah langkah strategis pemerintahan saat ini untuk tetap memperhatikan pembangunan dari ‘daerah terluar’ Indonesia demi mempertahankan NKRI dengan cara elegan dan bermartabat.