visitaaponce.com

IBARAT sebuah kapal yang sedang berlayar di tengah samudra, dan seketika angin bertiup sangat kencang dan menghantam keras kapal tersebut. Begitulah analogi yang dapat menggambarkan kondisi ekonomi global ketika terjadi krisis pandemi. Hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, menjadi korban keganasan dampak ekonomi dari kebijakan pembatasan sosial yang diimplementasikan guna meredam penyebaran virus covid-19. Tahun 2020 hingga pertengahan 2021, merupakan periode sulit bagi seluruh negara di dunia karena indikator penting makroekonomi menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan.

Resesi yang menggambarkan kondisi pertumbuhan ekonomi yang tumbuh negatif selama dua triwulan berturut-turut, menjadi hal yang tampaknya tidak lagi menjadi sebuah tabu karena dialami oleh banyak negara di dunia. Kondisi resesi ini juga melanda Indonesia, yakni di triwulan kedua 2020, pertumbuhan ekonomi terkontraksi hingga -5,32% (yoy) dan berlanjut menjadi -3,49% (yoy) di triwulan ketiga 2020. Kondisi pertumbuhan ekonomi yang negatif ini, didorong oleh kebijakan pembatasan sosial yang mengakibatkan terhentinya aktivitas ekonomi di hampir semua sektor ekonomi.

Indonesia, yang struktur ekonominya masih sangat bergantung pada ekonomi domestik, khususnya konsumsi rumah tangga yang kontribusinya mencapai 55-57% terhadap produk domestik bruto (PDB), secara otomatis terdampak sangat signifikan akibat kebijakan pembatasan tersebut. Sementara itu, sektor-sektor ekonomi utama Indonesia, seperti sektor industri manufaktur dan perdagangan, yang berkontribusi sebesar 30% terhadap PDB, juga terkontraksi akibat krisis pandemi. Kondisi itu, mengakibatkan semakin pesimisnya konsumsi masyarakat yang tecermin dari penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di bawah level 100, serta, terganggunya sisi produksi yang terlihat dari Purchasing Managers’ Index (PMI) industri manufaktur yang berada di bawah level 50, pada periode triwulan kedua 2020.

Dari perspektif inflasi, krisis pandemi ini juga telah menekan daya beli masyarakat meskipun harga-harga di periode 2020-2021 relatif stabil. Kebijakan pembatasan sosial juga berdampak pada hilangnya pekerjaan, serta terkendalanya mobilisasi barang dan jasa dari satu daerah ke daerah lainnya. Kondisi ini menyebabkan banyak daerah di Indonesia mengalami kelangkaan barang konsumsi penting seperti pangan. Daya beli masyarakat pun tergerus akibat terjadinya inefisiensi alokasi sumber daya ekonomi di dalam negeri.

Pembatasan dan penghentian kegiatan ekonomi masyarakat secara masif di tengah masa pandemi berdampak sangat luar biasa terhadap sektor ketenagakerjaan. Banyak pekerja yang dirumahkan untuk sementara, bahkan secara permanen akibat banyaknya perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan hingga kebangkrutan. Pembatasan sosial masyarakat telah menghilangkan banyak kesempatan masyarakat dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya sehingga daya beli mereka menjadi menurun meskipun kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia dalam merespons guncangan tersebut telah diupayakan, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang merasa belum tersentuh oleh kebijakan ekonomi pemerintah di masa pandemi, yang pada umumnya bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat yang sangat rentan terdampak akibat distorsi yang terjadi di tengah penyebaran virus covid-19.

Tantangan ekonomi 2023

Saat memasuki tahun 2023, jika kembali menganalogikan kapal berlayar di tengah samudra, Indonesia tampaknya masih beruntung karena mampu menjaga kinerja ekonomi yang relatif cukup baik. Dengan kata lain, meskipun angin badai menghadang dan menghantam sangat keras, kapal masih mampu berlayar dengan selamat dan tidak sampai karam. Sebagai bahan refleksi, ekonomi Indonesia dapat dikategorikan masih cukup baik karena pertumbuhan ekonomi yang tumbuh positif dan tingkat inflasi yang cukup terjaga, khususnya sejak akhir tahun 2021.

Tahun 2022 pun menjadi titik balik kinerja ekonomi Indonesia, karena sejak triwulan pertama hingga triwulan ketiga 2022, pertumbuhan ekonomi tercatat di kisaran 5,01 hingga 5,72% (yoy). Optimalisasi sumber daya ekonomi domestik sepertinya masih perlu menjadi prioritas untuk menjaga tren pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian ekonomi global

Tahun 2023, pastinya masih menjadi tantangan tersendiri bagi perekonomian Indonesia. Khususnya, bagaimana menjaga momentum pemulihan dan stabilitas ekonomi dalam negeri. Dalam konteks ekonomi global, tentunya kita berharap ancaman resesi dunia di tahun 2023 akibat adanya disrupsi rantai pasok global sebagai dampak dari tensi geopolitik dan geoekonomi dapat segera berakhir.

Hampir seluruh negara di dunia berharap perang Rusia-Ukraina segera rampung agar tekanan inflasi menjadi berkurang sehingga daya beli masyarakat kembali tetap terjaga. Selain itu, populisme negara-negara di dunia yang mengarah kepada orientasi kebijakan ekonomi yang inward-looking perlu diantisipasi, dengan meningkatkan komunikasi dan sinergi melalui forum-forum internasional, seperti G-20, APEC, dan forum multilateral strategis lainnya.

Harapan tata kelola ekonomi

Analogi kapal berlayar di tengah samudra dan terhantam badai hebat ini, pada akhirnya mengerucut pada harapan terkait nakhoda di balik ruang kemudi kapalnya. Kita semua berharap, otoritas yang menyusun dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ekonomi, adalah mereka yang memang memiliki semangat dan orientasi, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Meskipun dapat dikatakan relatif cukup baik, kinerja ekonomi Indonesia mungkin dapat lebih baik lagi jika nakhoda yang mengurusi permasalahan ekonomi tidak hanya memikirkan kepentingan kelompok, yang pada akhirnya hanya menyejahterakan segelintir kelompok di lingkarannya saja. Dibutuhkan teknokrat, yang orientasinya ingin mengabdi dan mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dengan pengelolaan sumber daya ekonomi yang lebih efisien dan terukur, bukan kelompok yang berorientasi pada keuntungan usaha atau dagangannya saja. Jika hal yang ditakutkan terjadi, tidak akan ada lagi semangat pembangunan nasional, dan justru malah memberikan ruang yang sangat besar bagi para pemburu rente di Tanah Air.

Sebagai penutup, kebijakan ekonomi yang dijalankan wajib memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat luas. Pembangunan infrastruktur yang masif, jangan sampai tidak termanfaatkan apalagi mangkrak di tengah jalan. Ekonomi Indonesia perlu dinakhodai oleh mereka yang paham betul mengenai permasalahan yang ada dan cemerlang dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi. Selain itu, mereka juga berkepala dingin (cool heads) dan berhati hangat (warm hearts), agar segala bentuk kebijakan ekonomi yang disusun dan diimplementasikan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.