visitaaponce.com

PERISTIWA di dunia bagi banyak orang acapkali penuh kejutan, tiba-tiba, dan sering kali sulit diprediksi sebelumnya. Bahkan, fisikawan peraih Nobel, Niels Bohr (1885-1962), pernah berkata lirih, "Memprediksi sangatlah sulit, apalagi mengenai masa depan,.” Perang Ukraina menjadi salah satu buktinya. Perang itu telah setahun berlalu, tapi hingga kini tidak ada indikasi akan berhenti. Kedatangannya tidak terduga dan kepergiannya sulit diterka.

Sebelum perang meletus, banyak orang di Ukraina tidak percaya perang akan berkobar di jantung Ukraina. Hanya berselang sekitar tiga bulan sebelum pasukan Rusia menyerang Ukraina, Maria, guru perempuan di Kyiv yakin tidak akan terjadi perang yang memorak-porandakan negerinya.

Ketika saya mengontaknya secara online untuk menanyakan konflik di Crimea dan daerah lain di Donbas yang mulai memanas, dia menjawab dalam bahasa Ingris dengan aksen khas Eropa Timur yang kental dan datar, "Konflik di daerah timur jauh dari tempat saya tinggal di Kyiv yang berada di barat."

Saya mencoba mengejar pertanyaan lanjutan kepadanya, "Mungkinkah pasukan Rusia menyerang Kyiv?" Perempuan Ukraina itu menjawab singkat, "Saya rasa tidak akan segila itu,.” Ternyata fakta berbicara sebaliknya. Putin mengerahkan pasukan besar-besaran ke Ukraina. Zelensky melawan dengan pengerahan pasukan pula. Perang pecah, darah tumpah, air mata berlinang membanjiri mata jutaan orang yang menjadi korban ambisi segelintir orang yang mengatasnamakan kepentingan bangsa dan negara.

Aktor, pola, dan arena

Perang Ukraina yang berkobar hingga kini tidak terjadi secara tiba-tiba begitu saja, tanpa pemicu dan latar belakangnya. Para analis Ukraina seperti: Andrew Wilson, Richard Sakwa, Taras Kuzio, Serhii Plokhy, dan Lawrence Freedman memandang rangkaian peristiwa sebelumnya yang terjadi di Ukraina, bisa memberi peta jalan untuk melihat krisis saat ini.

Meskipun, kebanyakan para analis itu cenderung mengedepankan pendekatan geopolitik dalam melihat potret besar krisis Ukraina, mereka memberikan kontribusi penting mengenai kompleksitas krisis, termasuk aktor, pola, dan arenanya. Bagi mereka, perang di Ukraina kali ini kelanjutan dari konflik sebelumnya, terutama pada 2014, ketika terjadi kudeta terhadap Viktor Yanukovych.

Posisi strategis Ukraina sebagai negara terluas kedua di Benua Eropa setelah Rusia, menjadi arena perebutan kepentingan geopolitik antara blok timur dan barat. Langkah Zelensky mendorong Ukraina bergabung menjadi anggota Uni Eropa dan NATO, memicu ketegangan yang semakin memuncak antara Moskow dan Kyiv.

Putin menilai langkah Zelensky tersebut sebagai ancaman besar bagi kedaulatan Federasi Rusia sebab akan menempatkan NATO dan Uni Eropa, yang dianggap rival Moskow, berada persis di depan gerbang rumahnya. Dari perspektif geopolitik Rusia, pengerahan pasukan ke Ukraina sebagai bagian dari tindakan pencegahan pertahanannya. Pada saat yang sama, Zelensky meminta bantuan negara-negara Barat untuk menghadapi Rusia.

MI/Duta

Ukraina: antara Barat dan Timur

Pada Maret 2014, Herman van Rompuy yang menjabat sebagai Presiden Dewan Eropa menyebut krisis Ukraina sebagai peristiwa yang menjadikan dunia tidak akan seperti sebelumnya. Andrew Wilson dalam bukunya, Ukraine Crisis: What it Means for the West (2014:1-2) menilai, statement itu sebagai pengakuan penuh pejabat Eropa terhadap ambisinya merampungkan proyek Eropa yang belum selesai. Namun, langkah Uni Eropa membentur dinding perlawanan dari Rusia.

Wilson memandang pihak Barat salah kalkulasi ketika menempatkan Ukraina sebagai kelanjutan proyek runtuhnya tembok Berlin pada 1989, dan bubarnya Uni Soviet pada 1991. Naiknya figur penting yang mengangkat pamor global Rusia seperti Vladimir Putin menjadikan prediksi Eropa meleset. Kyiv dikuasai loyalis Eropa pada 2014, tapi Crimea lepas dari tangan Ukraina.

Kini, sembilan tahun setelah kejadian itu, empat daerah lain di timur Ukraina sudah lepas dari Kyiv dan bergabung dengan Federasi Rusia. Tidak mudah bagi pasukan Ukraina untuk merebut kembali Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia dari kendali Rusia.

Mengapa perang terus berlanjut? Dua pihak yang bertempur di Ukraina selama ini mengeklaim siap berunding. Negara lain pun berdatangan menawarkan diri sebagai mediator. Seruan normatif, juga berkumandang dari altar PBB hingga presiden sejumlah negara. Namun, faktanya perdamaian masih jauh panggang dari api. Deru mesiu terus berdesing keras dan senapan terus mengarahkan moncongnya. Para politikus kedua kubu terus menyuarakan kesiapan berunding, sambil diiringi provokasi baru memperkeruh situasi.

TASS melaporkan Deputi Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Galuzin, Kamis (23/2) mengumumkan kesiapan negaranya berunding apabila pihak Barat dan Ukraina bersedia meletakkan senjata mereka. Setelah itu dialog mungkin dilakukan berdasarkan realitas geopolitik baru.

Pernyataan lebih lugas dikemukakan Sekjen Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, Jens Stoltenberg yang memandang kemenangan Rusia dalam perang di Ukraina sebagai sebuah tragedi yang sangat berbahaya bagi NATO. Meskipun Stoltenberg mengaku percaya bahwa perang di Ukraina dapat diselesaikan lewat meja perundingan, tetapi masalahnya ia lebih mengedepankan hasil pertempuran.

Dengan demikian, pola aktor lebih mengedepankan logika kekuatan dalam pertempuran daripada mengupayakan perdamaian. Berlanjutnya perang di Ukraina menjadikan "dapur" produsen senjata dunia terus menyala. Bahkan, mereka gencar meningkatkan produksi melebihi sebelumnya.

Para petinggi Amerika Serikat dan Eropa juga menegaskan akan melanjutkan dukungan militer terhadap Kyiv dalam perang Ukraina. Selain dukungan politik, militer, dan finansial terhadap Ukraina, negara-negara Barat terus meningkatkan tekanan sanksi terhadap Rusia.

Sanksi

Apakah sanksi Barat terhadap Rusia berjalan efektif? Meskipun cukup kewalahan, tampaknya Rusia masih bisa bertahan menghadapi gelombang tekanan sanksi AS dan negara-negara Barat terhadap Moskow. Indikator inflasi hingga Januari 2023 menunjukkan inflasi di negara itu berada di kisaran 11,77%. Bahkan, Rusia bisa mengatasi lonjakan inflasi sebelumnya yang mencapai 17,8% pada April 2022.

Rusia memegang dua produk strategis, yang membuatnya bisa bertahap dari gempuran sanksi, yaitu energi dan pangan. Kedua produk strategis itu dalam jangka pendek dan menengah bisa menopang daya tahan Rusia.

Untuk sektor migas, meskipun terjadi proses disrupsi di tingkat global, berbagai riset proyektif global menunjukkan penggunaan migas masih berlanjut di dunia hingga 2050. Tentu saja, terjadi pengurangan dan pemangkasan, terutama minyak. Migas hingga kini dan beberapa tahun mendatang masih dianggap sebagai sumber energi murah dan efektif, meskipun eksistensinya terus digerus oleh sumber energi terbarukan.

Rusia juga menjadi sumber pangan dunia, terutama gandum yang menempatkan negara itu tetap tegar di tengah kepungan sanksi Barat.

Di sisi lain, Rusia merekatkan hubungannya dengan aliansi Timur, terutama Tiongkok dan Iran, yang selama ini berseberangan dengan Barat. Tiongkok menjadi mitra strategis Rusia yang disatukan kepentingan bersama mereka.

Dari sisi ekonomi, hubungan perdagangan kedua negara bersifat komplementer. Reuters, Jumat (13/1), melaporkan bahwa volume perdagangan kedua negara di tahun lalu menembus US$190 miliar. Rusia memasok kebutuhan energi Tiongkok, dan sebaliknya, Beijing memenuhi barang-barang kebutuhan Rusia. Kedua negara juga menggunakan mata uang lokal masing-masing, yuan dan rubel untuk mengatasi sanksi Amerika Serikat dan negara-negara Barat.

Selain Tiongkok, Rusia menjalin hubungan strategis dengan Iran, serta membuka keran ekonomi lebih besar dengan India. Pengaruh Rusia di kawasan Asia Tengah juga tidak bisa diabaikan, terutama posisi penting Rusia dan Tiongok di Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO).

Tatanan baru, multipolar

Tiga dekade keruntuhan Uni Soviet jadi pelajaran penting bagi penerusnya. Federasi Rusia, meskipun tidak sebesar Uni Soviet, tapi dalam sejumlah faktor bisa mengisi kelemahannya, termasuk dalam membentuk aliansi dan kekuatan ekonomi. Itu yang dilakukan petinggi Rusia dengan menggandeng Tiongkok untuk membentuk tatanan dunia baru yang multipolar.

Sekitar tujuh tahun sejak keruntuhan Uni Soviet, Presiden Rusia Boris Yeltsin dan Presiden Tiongkok Jiang Zemin menandatangani dekalarasi tata dunia baru multipolar di Russian-Chinese Declaration on a Multipolar World and the Establishment of a New International Order. Kesepakatan itu menyoroti perkembangan dunia pascaperang dingin yang ditandai dengan bangkitnya kesadaran bangsa-bangsa untuk hidup berdampingan secara setara, saling menghormati, saling mendukung, dan damai.

Komitmen strategis bersama Beijing dan Moskow semakin erat di tengah gencarnya tekanan sanksi terhadap Rusia. Tumbuhnya aliansi baru yang menyuarakan multipolar berhadapan dengan pihak-pihak yang tetap berupaya memaksakan unipolarnya.

Tampaknya perang akan terus berlanjutnya selama kedua pihak yang mempertaruhkan tatanan baru itu tidak ada yang mengalah. Indonesia sebagai Ketua ASEAN dan anggota penting Gerakan Non-Blok (GNB) bisa mengambil peran untuk memperkuat tumbuhnya tatanan baru multipolar, dengan tetap mempertahanankan prinsip netralitasnya dalam perang Ukraina.

Di luar itu, lembaga masyarakat, termasuk ormas keagamaan harus tetap berperan mengupayakan berbagai pendekatan, untuk mendorong penyelesaian damai konflik di Ukraina. Termasuk, dengan mendekati tokoh-tokoh agama di negara yang berkonflik sebab seperti disuarakan Gus Dur, "Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.”