Pemerintah harus Indentifikasi Ormas Intoleran
![Pemerintah harus Indentifikasi Ormas Intoleran](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2020/12/56bda520e2ef9eb06d57f6fff6287877.jpeg)
PENGAMAT terorisme Al Chaidar Abdurrahman Puteh mendoromg pemerintah perlu memetakan mana ormas yang intoleran dan berpotensi menyimpang dari konstitusi dan mana yang masih di jalur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Bahkan, pemerintah harus membuat daftar organisasi teroris dan juga daftar organisasi intoleran," kata Chaidar di Jakarta, Senin (21/12)
Apabila perlu, kata dia, bisa dibikin daftar organisasi fundamentalis dan juga organisasi radikal.
Selain itu, Chaidar juga menilai pemerintah perlu memperketat perizinan sebuah organisasi untuk mengantisipasi ormas intoleran.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi menilai pemerintah sangat perlu mengevaluasi ormas yang berbasis intoleran, termasuk yang belum terlembagakan dalam ormas.
"Bukan hanya ormas sebenarnya, melainkan pada tataran-tataran yang sifatnya tafsir-tafsir agama, kelompok-kelompok kajian, maupun juga gerakan-gerakan tersembunyi melalui lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga intelektual. Itu memang harus lebih dicermati, lebih cermat lagi oleh Pemerintah," ujar Islah.
Menurut dia, banyak sekali tafsir-tafsir agama yang bersifat eksklusivisme yang mengarah pada intoleran pada akhirnya, seperti mengharamkan musik dan menganggap semua transaksi keuangan di bank itu riba.
"Seperti inilah yang memang harus dikikis habis oleh Pemerintah, apalagi yang sudah jadi lembaga, menjadi entitas seperti ormas," katanya.
Menurut dia, hal itu harus ditelisik jauh lebih dalam lagi kalau memang sudah mengarah pada intoleran.
"Satu dua kali gerakan intoleransi, saya kira memang pemerintah harus membekukan izinnya paling tidak, atau memberikan surat peringatan," katanya.
Ia mengingatkan pada akhirnya suatu gerakan-gerakan ideologis yang bersifat kelembagaan semacam itu akan membahayakan.
Islah mencontohkan sejarah Revolusi Bolshevik di Rusia yang awalnya hanya beranggotakan enam orang. Namun, jumlah mereka menggelembung besar karena dibiarkan.
"Ini satu contoh saja, artinya memang Pemerintah tidak boleh diam terhadap ormas-ormas yang melembagakan dirinya, lalu menggunakan gerakan-gerakan yang katanya amar makruf tetapi dengan cara-cara yang munkar," katanya. (OL-8)
Terkini Lainnya
Bebas Murni Hari ini, Rizieq Shihab Tuntut Kasus Km 50
FPI Dukung KPK Usut Dugaan Kasus Gratifikasi KM 50 di MA
Istana Jelaskan Alasan Pemberhentian Eks Menag Fachrul Razi
Habib Rizieq Shihab Saat Ini Berstatus Tahanan Kota
Berkas Kasus Unlawfull Killing Pengikut Rizieq Dilimpahkan Pekan Ini
Pengacara Sebut Ada Pelanggaran HAM dalam Penangkapan Munarman
Habib Rizieq Ikut Ajukan Amicus Curiae ke MK
Anies Sampaikan Belasungkawa Meninggalnya Istri Rizieq Shihab
Anies Respons Anggapan Politik Identitas Usai Rangkul Rizieq Shihab Cs
Setelah Menang Presiden, Pezeshkian Kini Menghadapi Jalan Terjal
Grand Sheikh Al Azhar: Historis dan Misi Perdamaian Dunia
Kiprah Politik Perempuan dalam Pusaran Badai
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap