visitaaponce.com

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Presiden Joko Widodo melakukan audit independen terhadap seluruh alutsista di tanah air. Desakan audit independen itu khususnya ditujukan terhadap alutsista yang sudah tua menyusul tragedi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402 pada Sabtu (24/4) lalu. "Audit dilakukan dengan melibatkan akademisi dan masyarakat sipil," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, kepada Media Indonesia, Selasa (27/4).

Baca juga: Ketua MPR Desak Pemerintah Jangan Beli Alutsista Bekas

Disebutkan, sebelum tragedi KRI Nanggala, peristiwa kecelakaan alutsista Indonesia sudah beberapa kali terjadi. Menurut koalisi yang terdiri dari Centra Initiative, Imparsial, Elsam, LBH Pers, ICW, LBHM, LBH Jakarta, Kontras, ICJR, PILNET Indonesia, HRWG, Walhi Eknas, PBHI Amnesty Internasional Indonesia, Public Virtue, dan SETARA Institute itu, faktor utama yang kerap luput dari perbincangan seputar kecelakaan alutsista adalah tota kelola perawatan dan pemeliharaannya. "Gelapnya tata kelola pengadaan, perawatan, dan reparasi alutsista Indonesia pada akhirnya juga akan menjadikan prajurit TNI rentan menjadi korban, bahkan hingga meninggal dunia," ujarnya.

Menurut Usman, Koalisi menyoroti pengadaan alutsista yang dibeli di bawah standar dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Di samping itu, pembelian alutsista bekas juga disoalkan karena memiliki potensi bermasalah lebih besar. "Selain membebankan anggaran untuk perawatan, alutsista bekas juga berisiko terjadi kecelakaan dan mengancam keselamatan prajurit," jelasnya.

Usman menyatakan, pihaknya juga mempermasalahkan proses perawatan alutsista. Ia mencontohkan KRI Nanggala dimana retrovit atau perawatan dilakukan di Korea Selatan yang menjadi pertanyaan tersendiri. Pasalnya, KRI Nanggala diproduksi oleh perusahaan Howaldtswerke-Deutsche Werft di Jerman. "Oleh karena itu, kami mendesak agar pemerintah dan DPR mengevaluasi dan mengaudit semua proses kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan, mulai dari kapal selam, kapal perang, pesawat tempur KFX/IFX (KF-21 Boramae) dan lainnya," jelas Usman.

Baca juga: Rachmat Gobel: Evaluasi Alutsista TNI AL

Dalam kesempatan tersebut, Koalisi juga mendesak empat hal lainnya terkait pengadaan alutsista ke depan yaitu pemerintah diminta tidak menggunakan alutsista yang berumur 20 tahun ke atas sampai hasil audit selesai dilakukan, mengevaluasi seluruh kerja sama pengadaan alutsista, menghapus pihak ketiga atau broker dalam pengadaan alutsista, dan melakukan modernisasi alutsista. "Contoh menghapus broker. Dalam beberapa kasus, keterlibatan mereka (broker) kadangkala berimplikasi terhadap dugaan terjadinya mark-up (korupsi) di dalam pengadaan alutsista yang merugikan keuangan negara," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pihaknya akan segera meremajakan alutsista TNI. Pernyataan itu dilontarkan Prabowo saat memberikan keterangan pers di Bali, sehari sejak KRI Nanggala dinyatakan hilang kontak.

Prabowo mengku sejak satu tahun lalu, Jokowi telah memintanya bersama pimpinan TNI untuk menyusun rencana induk kemampuan pertahanan hingga 25 tahun ke depan. Ia menyebut investasi dalam bidang pertahanan akan dilakukan lebih besar serta dikelola lebih tertib dan efisien. "Sekarang ini mendesak. Kita harus moderenisasi alutsista lebih cepat lagi. Dan kami yakin, saya yakin, bahwa dalam waktu dekat bisa kita moderenisasi untuk tiga angkatan, darat, laut, dan udara," ujar Prabowo, Kamis (22/4). (P-4)