Pengamat Luhut Sebaiknya Nyapres Saja Ketimbang Wacanakan Tunda Pemilu
![Pengamat: Luhut Sebaiknya Nyapres Saja Ketimbang Wacanakan Tunda Pemilu](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2022/03/628d3d436911babd452b54e8a11ce652.jpg)
DIREKTUR Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati menantang Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan untuk maju menjadi calon presiden 2024 ketimbang mengusung wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
Sebelumnya, Luhut mengklaim memiliki 110 juta big data masyarakat yang menginginkan tunda Pemilu 2024. Neni menyarankan Luhut yang memiliki gagasan, inovasi dan pembenahan persoalan ekonomi mendatang yang berdaulat bisa menyampaikan itu melalui visi-misi calon presiden yang terukur dan terarah.
Baca juga: Sobat Erick Gelar Aksi Sosial di Palembang
"Performa dan kapasitas Luhut cukup baik untuk mencalonkan diri menjadi capres atau cawapres 2024. Hanya tinggal mendapatkan dukungan dari partai politik. Ini juga bisa menjadi pertimbangan partai politik untuk memberikan tiket atau rekomendasi kepada Luhut," ujar Neni di Jakarta, Minggu (20/3/2022).
Jika disambut baik, hal ini akan menjadi terobosan dan legacy yang lebih konkret untuk perbaikan demokrasi ke depan. Kiprah dan prestasi Luhut dengan gaya kepemimpinannya yang progresif sangat layak untuk berkompetisi dengan capres terbaik lainnya.
Neni pun mendorong partai politik untuk memunculkan kader terbaiknya dalam menghadapi kontestasi Pemilu 2024. Mengumumkan lebih awal kepada publik diharapkan dapat mengenal calon yang akan dipilih secara lebih baik dan masyarakat bisa memilih secara rasional.
Partai juga harus terbuka terhadap potensi tokoh masyarakat atau tokoh publik yang memiliki ketertarikan dan kedekatan dengan partai tertentu. "Semakin banyak kader terbaik bangsa untuk maju menjadi capres semakin baik karena masyarakat memiliki banyak alternatif pilihan pemimpin," kata dia.
Baca juga: Pemilih Pemula Jadi Sasaran Sahabat Ganjar
Di sisi lain, ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshold 20% sangat menghambat untuk mendapatkan banyak calon pilihan alternatif. Padahal 2024 pemilihan presiden sangat terbuka tanpa adanya petahana. Setiap partai politik memiliki peluang mengajukan calon yang diinginkannya.
"Ambang batas presiden ini mestinya tidak diperlukan lagi karena membuat kompetisi yang berlangsung menjadi tidak adil," tukasnya. (Sru/A-3)
Terkini Lainnya
BP Tapera Ikut Arahan Menteri PU-Pera Soal Penundaan Penarikan Iuran
Moeldoko Beri Sinyal Penerapan Iuran Tapera Mundur, Tak Jadi 2027
Pelatih Bali United: Penundaan Liga 1 Pengaruhi Fokus dan Fisik Pemain
PDIP Minta KY Investigasi Hakim terkait Putusan Penundaan Pemilu
Putusan PN Jakpus Langgar UUD 1945
Isu Penundaan Pemilu Hanya Permainan Elite Politik
Ditinggal Ganjar dan Gibran, Jawa Tengah Krisis Tokoh Mumpuni di Level Provinsi
Golkar Berpeluang Jaring Tokoh Kharismatik Pilpres 2029 saat Pilkada
Putusan MK Kemenangan Rakyat Indonesia
Lebaran Momen Terbaik untuk Bersatu Pascapemilu
Sahabat Ganjar, Ulama, dan Santri Gelar Senandung Doa di Purwakarta
Anies Baswedan Dijodohkan dengan Airlangga di Pilpres 2024
Setelah Menang Presiden, Pezeshkian Kini Menghadapi Jalan Terjal
Grand Sheikh Al Azhar: Historis dan Misi Perdamaian Dunia
Kiprah Politik Perempuan dalam Pusaran Badai
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap