visitaaponce.com

ANGGOTA Komisi I DPR Fraksi NasDem Muhammad Farhan menekankan untuk Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bertindak tegas terhadap prajurit yang melakukan tindakan indisipliner khususnya bertindak tanpa ada komando.

Hal ini ditegaskan Farhan dalam merespon peristiwa penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menewaskan prajurit TNI AU tergabung dalam Komando Pasukan Gerak Cepat beberapa waktu lalu.

"Jika memang Jenderal Andika mengeluarkan kebijakan tersebut terkait dengan peristiwa penyerangan KKB yang menewaskan prajurit TNI AU tergabung dalam Komando Pasukan Gerak Cepat, maka hal ini menunjukkan tugas lapangan prajurit dilakukan tanpa koordinasi dengan atasan atau pimpinan," jelasnya, Rabu (23/3)

Kejanggalan dalam kejadian tersebut yang disampaikan Andika berarti mencerminkan tugas prajurit TNI selama ini berjalan sendiri-sendiri. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan siapa pihak yang paling bertanggung jawab.

Prajurit TNI yang gugur di Papua sedang melaksanakan pengamanan di Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Pengamanan tersebut diduga untuk kepentingan pribadi atau tanpa komando (perintah Pangdam)

Baca juga: DPD Minta Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu tidak Terpengaruh Isu Penundaan

"Siapa yang harus bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti yang terjadi di lapangan," cetusnya

Kebijakan Jenderal Andika yang melarang prajurit TNI melakukan pengamanan proyek tanpa perintah Pangdam patut diapresiasi. Perintah tersebut harus berlaku untuk seluruh prajurit di Tanah Air tanpa terkecuali bukan hanya di lingkungan proyek-proyek strategis.

"Sesuai dengan aturan dan SOP, setiap prajurit yang berada di lapangan harus dilengkapi dengan surat penugasan, sehingga logikanya pimpinan TNI di tingkat daerah (Pangdam) mengetahuinya"

Dia berharap masyarakat menyampaikan laporan atau menanyakan kepada pimpinan TNI jika mengetahui adanya oknum prajurit TNI yang melakukan pengamanan di suatu proyek atau lokasi sengketa.

Sementara itu menurut anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta peristiwa tersebut perlu menjadi perhatian. Menurutnya akar persoalan selain kedisiplinan prajurit juga soal kesejahteraan.

"Saya berharap agar pimpinan Kodam memberi perhatian yang lebih rinci pada persoalan sederhana tetapi bisa berakibat fatal seperti ini. Mungkin saja ini bukan insiden tunggal yang bisa terulang kembali"

Masalah kesejahteraan prajurit sudah menjadi perhatian serius pemerintah untuk ditingkatkan. Faktor kesejahteraan juga memengaruhi prajurit untuk tetap disiplin

"Kalau kesejahteraan cukup, saya yakin prajurit tidak akan melakukan tindakan indipliner atau langkah- langkah berbahaya berisiko nyawa di luar perintah atasan," ungkapnya.

Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkap kejanggalan terkait penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua terhadap pos TNI di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua. Peristiwa penyerangan menyebabkan tiga prajurit TNI gugur.

Dia menyebu pelaku penyerangan berasal dari KKB namun ada hal yang disembunyikan di balik penyerangan maut tersebut. (Sru/OL-09)