visitaaponce.com

RAPAT Dengar Pendapat Umum yang dijadwalkan Komisi IX DPR RI bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia terkait dengan tugas pokok dan fungsi IDI sebagai organisasi profesi kedokteran Indonesia batal dilaksanakan. Sedianya, rapat itu diagendakan mulai pada pukul 13.00 WIB.

"IDI tidak hadir memenuhi udangan RDPU dari Komisi IX DPR dengan alasan masih menyelesaikan dokumen muktamar," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh saat dikonfirmasi, Selasa (29/3).

Berkaitan dengan itu, Nihayatul juga belum mengetahui kapan RDPU Komisi IX dengan IDI akan kembali digelar. Pasalnya IDI juga telah menyatakan bahwa pihaknya belum siap untuk menghadiri rapat itu pada Rabu (30/3).

"IDI meminta Kamis. Tapi Kamis kita sudah ada agenda dengan Menteri Kesehatan. Karena ada Panja vaksin yang ditunggu masyarakat, dan siangnya kita ada rapat dengan BPJS Kesehatan, ini juga penting," imbuh dia.

Seperti diketahui, sebelumnya ramai diberitakan mengenai IDI yang memecat Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI. Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad menilai pemecatan Dokter Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sangat berbahaya bagi dunia kedokteran.

Baca juga: Menuju Pilpres 2024, Pengamat Politik Nilai Puan Jadi Magnet Politik

Ia pun sudah mempelajari dengan seksama soal pemecatan ini. Menurut Dasco, ada sejumlah hal yang menyebabkan pemecatan ini tidak sah. Pertama, pemecatan itu baru rekomendasi dari Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) IDI.

“Yang kedua, rekomendasi ini perlu dieksekusi oleh PB (Pengurus Besar) IDI. Sementara pengurus lama (PB IDI) demisioner, (dan) pengurus baru belum dilantik. Lalu kemudian itu dibacakan dalam forum Muktamar (IDI di Aceh) oleh perangkat yang tidak jelas, sehingga menimbulkan kegaduhan,” ucap Dasco.

Dasco yakin dan percaya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dapat memfasilitasi persoalan ini kepada pengurus PB IDI yang baru.

“Saya ada komunikasi dengan Menteri Kesehatan untuk kemudian memastikan Kemenkes memfasilitasi agar permasalahan-permasalahan ini tidak berlarut-larut. Kemudian saya percaya Menkes dapat memfasilitasi pengurus IDI yang baru dengan Dokter Terawan sebagai anggota IDI. Saya (masih) sebut (Dokter Terawan) anggota IDI karena pemecatan itu tidak sah,” tegas Dasco.

Yang tidak kalah penting, karena akibat pemecatan ini sudah menimbulkan gaduh, politisi Partai Gerindra itu akan meminta kepada pihak Kepolisian untuk menyelidiki oknum yang membuat kegaduhan ini, untuk kemudian diproses secara hukum.

“Karena kejadian-kejadian seperti ini tidak boleh terulang. Hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh organisasi, namun dilaksanakan oleh orang-orang per orang,” kata Dasco. (OL-4)