Pemerintah Dinilai Berikan Privilese kepada Koruptor
![Pemerintah Dinilai Berikan Privilese kepada Koruptor](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2022/09/569dbdafaad93708316c1e360bfdc386.jpg)
PENELITI Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah menilai pemerintah telah memberikan privilese kepada koruptor.
Pernyataan itu menanggapi diperolehnya hak pembebasan bersyarat bagi para narapidana tindak pidana korupsi (tipikor), salah satunya mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari pada Selasa (6/9) lalu.
"Bukannya memberikan efek jera, pemerintah justru seolah memberikan privilese bagi para koruptor," katanya saat dihubungi Media Indonesia dari Jakarta, Rabu (7/9).
Menurut Herdiansyah, program pemberantasan korupsi seharusnya jadi satu paket dari hulu ke hilir, yaitu dari upaya penegakan hukum, vonis pengadilan, masa tahanan, hingga pembinaan melalui lembaga pemasyarakatan (LP). Oleh karenanya, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya kuat di hulu, tapi lemah di hilir.
"Lebih parah lagi yang terjadi sekarang, dari hulu ke hilir justru lemah dan bahkan cenderung semakin buruk," ujar Herdiansyah.
Baca juga: Kemenkum dan HAM Benarkan Ratu Atut Chosiyah Bebas Bersyarat
Diketahui, Pinangki dihukum pidana penjara selama 10 tahun oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada 8 Februari tahun lalu terkait kasus suap US$500 ribu untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) bagi terpidana kasus cessie Bank Bali Joko Tjandra. Hukuman itu lantas dipangkas oleh majelis hakim tingkat banding menjadi 4 tahun.
Herdiansyah berpendapat, melemahnya moral pemberantasan korupsi telah mereduksi komitmen yang dimandatkan reformasi.
Oleh karena itu, lanjutnya, wajar jika publik merasa pemberian diskon hukuman maupun pembebasan bersayarat bagi narapidana tipikor adalah hal yang tidak adil.
"Ini semacam kemerosotan moral pemberantasan korupsi. Dan celakanya, itu dipertontonkan oleh pemerintah, pihak yang seharusnya berada di barisaan paling depan," tandas Herdiansyah.
Terpisah, Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Rika Aprianti menegaskan, narapidana tipikor yang diberikan hak pembebasan bersyarat seperti Pinangki telah memenuhi sejumlah persyaratan tertentu sesuai Pasal 10 UU No 22/2022 tentang Pemasyarakatan.
Persyaratan tersebut, lanjut Rika, meliputi berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.
Selain itu, mereka juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dengan ketentuan 2/3 masa pidana itu paling sedikit 9 bulan.
"Hak ini diberikan tanpa terkecuali dan non-diskriminatif kepada semua narapidana yang telah meemenuhi persyaratan," pungkas Rika.
Pinangki hanyalah satu dari 23 narapidana tipikor yang diberikan hak pembebasan bersayarat dan langsung dikeluarkan dari LP, kemarin.
Empat di antaranya, termasuk Pinangki, dikeluarkan dari LP Kelas IIA Tangerang. Selain Pinangki, ada juga nama mantan Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah. (Tri/OL-09)
Terkini Lainnya
Gaji Dosen Swasta Rendah, Ini Sebabnya
Pemberhentian Dekan FK Unair Bisa Matikan Kebebasan Demokrasi
Pemerintah Diminta Adil dalam Mendukung Perguruan Tinggi
Indonesia-Prancis Perkuat Kolaborasi di Bidang Pendidikan Tinggi
Mahasiswa Gunakan Pinjol untuk Biaya Kuliah, Muhadjir: Kampus Bisa Bantu Subsidi Bunga
Pemerintah tak Merevisi Permendikbud 2/2024, Sebut Perguruan Tinggi Tax Spender
Pemecatan Dekan FK Unair Dinilai Menamatkan Kebebasan Berpendapat di Kampus
Mantan Rektor tidak Lihat Lima Syarat Terpenuhi dalam Pemecatan Dekan FK Unair
Universitas Mercu Buana Lahirkan Dua Guru Besar
CORE UPJ 2024 Sukses Diskusikan Perkembangan Teknologi dan Komunikasi
Banyak Anak Indonesia Diterima di Universitas Kelas Dunia, Tanda Kualitas Pendidikan Nasional Terus Membaik
UI Jadi Tuan Rumah Konferensi Internasional The Digital Universitas Asia 2024
Kiprah Politik Perempuan dalam Pusaran Badai
Manajemen Sekolah Penghalau Ekstremisme Kekerasan
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap