visitaaponce.com

PANGLIMA TNI, Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun sebagai prajurit TNI pada Desember 2022. Kurang lebih tiga bulan lagi. Kini, sejumlah namapun mulai santer terdengar dan menjadi perbincangan oleh berbagai media sebagai penggantinya.

Menurut Ketua Umum Cendikia Muda Nusantara (CMN), Afan Ari Kartika, jika mengacu kepada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), calon Panglima TNI yang akan diajukan oleh Presiden kepada DPR untuk diuji dalam hal kompetensinya adalah perwira tinggi yang pernah menduduki kepala staf angkatan dan belum memasuki masa pensiun.

Dengan demikian, maka yang berpeluang dipilih oleh Presiden Joko Widodo saat ini adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetya. Namun, untuk menakar potensi dan peluang besar dari ketiga perwira tinggi tersebut yang akan dipilih oleh Presiden, maka Presiden dapat menggunakan sejumlah parameter. Karena dari sisi umur ketiganya memiliki peluang yang sama.

Jenderal Dudung Abdurachman, kelahiran November 1965 (berusia 57 tahun), Laksamana Yudo Margono, juga kelahiran 1965 (berusia 57 tahun), dan Marsekal Fadjar Prasetyo, kelahiran 1966 (berusia 56 tahun). Memang jika dilihat dari segi usia, Marsekal Fadjar Prasetyo adalah calon yang usia aktifnya paling lama, sekitar dua tahun, meskipun mereka sama-sama lulusan Akademi TNI angkatan tahun 1988.

Afan juga menyampaikan, kalau kita melihat dari sisi pergiliran antarmatra, saat ini Panglima TNI dijabat oleh perwira tinggi dari TNI Angkatan Darat, maka pada periode selanjutnya adalah peluang bagi perwira tinggi dari matra TNI AL. "Karena Panglima TNI sebelum Jenderal Andika Perkasa sudah dijabat dari TNI AU, yakni Marsekal Hadi Tjahjanto," kata Afan, dalam keterangannya, Sabtu (24/9).

Meskipun demikian, Presiden memiliki hak prerogatif dalam menentukan siapa yang akan dipilih untuk menjadi Panglima TNI. Pasal 13 ayat (4) UU TNI ada aturan terkait rotasi pergantian Panglima TNI dari 3 matra (AD, AU dan AL) dengan jenjang jabatan yaitu Kepala Staf Angkatan pada masing-masing matra. Namun kalau kita mencermati redaksionalnya adalah “....dapat dijabat secara bergantian”. Disini jelas bahwa pasal ini tidak memiliki penjelasan dan tafsir tunggal. Oleh karena itu penunjukan Panglima TNI merupakan Hak Prerogatif dari Presiden,“ tandas Afan.

“Kalau kita berkaca pada tiga periode kebelakang, kepemimpinan tertinggi ditubuh TNI (Panglima TNI) berturut-turut dijabat oleh perwira tinggi TNI AD, yakni saat Jenderal Moeldoko digantikan oleh Jenderal Gatot Nurmantyo. Sehingga siapapun yang terpilih menjadi Panglima TNI nya, tidak akan mempengaruhi sistem yang sudah kuat dan mapan di lingkungan TNI,” imbuhnya.

Lantas, siapa yang berpeluang dipilih Presiden Jokowi menjadi Panglima TNI?

Afan, yang juga mantan aktifis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini memberikan pandangan bahwa dalam kajian strategis nasional saat ini, setidaknya ada tiga tolak ukur yang bisa digunakan untuk memilih dan menentukan Panglima TNI kedepan. Pertama, faktor stabilitas dan keamanan negara. Kedua, faktor strong leadership dan estafet kepemimpinan nasional. Ketiga, faktor pergantian antar matra (AD, AU dan AL). Bertolak dari faktor pertama, tidak dapat dipungkiri memasuki tahun politik baik Pilpres dan Pemilu Serentak Tahun 2024 eskalasi dan agitasi sudah mulai terasa.

Afan juga mengutip analisa yang di kemukakan oleh Analis Utama Lab 45, Andi Widjajanto. Ada 4 pendekatan yang bisa digunakan untuk memprediksi siapa calon Panglima TNI. Pertama, pendekatan berdasar rotasi antarmatra. Kedua, pendekatan doktrin operasi gabungan. Ketiga, pendekatan regenerasi kepemimpinan militer. Keempat, pendekatan stabilitas politik 2024.

“Jika yang digunakan oleh Presiden hanya pendekatan faktor rotasi dan regenerasi, maka yang berpeluang menjadi Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa adalah Laksamana Yudo Margono. Sebab sebelumnya Panglima TNI dijabat oleh Marsekal Hadi Tjahjanto dari matra udara. Sebelum Marsekal Hadi, Panglima TNI dijabat oleh Jenderal Gatot Nurmantyo yang juga berasal dari matra darat. Namun, kalau pendekatan yang digunakan adalah menciptakan stabilitas politik jelang Pemilu Serentak 2024, maka Panglima TNI idealnya berasal dari matra darat. Kenapa Panglima TNI harus dari matra darat yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas politik jelang Pemilu 2024? TNI AD memiliki organisasi dengan gelar teritorial terbesar dibanding TNI AL dan TNI AU. Jadi ketika nanti di tahun politik, militer ditugaskan untuk perbantuan pengamanan pemilu, maka pada dasarnya mengandalkan gelar teritorial kewilayahan TNI AD,” ungkap Afan.

Afan juga menyampaikan “bahwa Jenderal Andika Perkasa yang saat ini menjabat Panglima TNI akan pensiun di bulan Desember 2022 (pensiun sebelum tahapan politik Pemilu Serentak 2024 dimulai), maka idealnya sekitar November 2022 itu sudah harus ada yang dipersiapkan sebagai Panglima TNI. Sehingga Panglima TNI akan menjabat dari bulan Desember 2022 (menjelang tahapan politik dimulai). Sehingga sudah jelas, jikalau pendekatannya stabilitas politik, maka kandidat terkuat yang akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa adalah KSAD Jenderal Dudung  Abdurachman,” ujarnya.

Presiden Jokowi, jelasnya, bisa menggunakan 2 pendekatan dalam pemilihan Panglima TNI, yaitu pendekatan regenerasi kepemimpinan militer dan stabilitas politik 2024. (OL-13)