Wapres tidak Ingin Penyederhaan Birokrasi Timbulkan Masalah Baru
![Wapres tidak Ingin Penyederhaan Birokrasi Timbulkan Masalah Baru](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2022/12/fc17eb517a6edcdde9a9cc1ff17310db.jpg)
WAKIL Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta proses penyederhanaan birokrasi jangan sampai menambah masalah baru. “Penyederhanaan birokrasi seharusnya membuat peran pegawai fungsional itu betul-betul berjalan dengan baik,” katanya seusai Pencanangan Reformasi Birokrasi Tematik dan Peresmian 26 Mal Pelayanan Publik di Istana Wapres, Senin (5/12).
Menurut Ma’ruf, transformasi organisasi birokrasi perlu diikuti dengan penerapan mekanisme kerja baru. Perubahan di antaranya perlu difokuskan pada penataan dan transformasi organisasi, agar menjadi kian responsif, lebih lincah, serta adaptif dalam melakukan pelayanan publik.
“Dinamisnya tantangan global dan pesatnya kemajuan platform digital menuntut birokrasi yang kapabel, kolaboratif, lincah, dan fleksibel,” jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengakui banyaknya pihak yang belum memahami proses transisi yang menyebabkan terjadi pemangkasan birokrasi. Karena itu, pihaknya terus melakukan komunikasi ke jajaran di bawah untuk menjelaskan proses tersebut. "Apalagi hal tersebut merupakan salah satu target prioritas pemerintah di tahun ini,” jelasnya.
Azwar mencontohkan jabatan fungsional di aparatur sipil negara (ASN) sebagai konsekuensi pemangkasan birokrasi yang proses sosialisasinya belum dilakukan secara komprehensif. “Akibatnya banyak yang belum paham terhadap tugas jabatan-jabatan fungsional itu,” ujarnya.
Ia mengakui saat ini masih ada persoalan dalam menentukan angka kredit yang diperoleh para pejabat fungsional di mana ASN hanya mau bekerja apabila mendapatkan angka kredit. Akibatnya, ASN seringkali tidak mau mengerjakan pekerjaan di instansinya apabila tidak mendapat kredit.
“Angka kredit akan kita bereskan tadinya mau nunggu RPP. Insya Allah kami bereskan ya, seminggu dua minggu ini sudah harmonisasi terkait detil soal jabatan fungsional,” pungkasnya. (P-2)
Terkini Lainnya
Kemnaker Optimis Capaian Survei Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi
Kemenko PMK: Reformasi Birokrasi Fokus Turunkan Angka Stunting dan Kemiskinan Ekstrem
Gubernur Kalimantan Selatan Klaim Reformasi Birokrasi di Wilayahnya Berhasil
Imigrasi Palu Berkomitmen Menjaga Pelayanan Terbaik kepada Masyarakat
Penambahan Jumlah Kementerian akan Membuat Penyelenggaraan Negara tidak Efektif
Pemerintah Gelar Sosialisai PSN Sektor Perkebunan di Sumatera
Romo Magnis: Reformasi Satukan Keragaman tapi Gagal Berantas KKN
Ancaman Mogok Kerja Dokter Korea Terbesar karena Perselisihan Reformasi Medis
Demonstrasi Reformasi Anggaran Javier Milei di Buenos Aires Ricuh
Peringatan 26 Tahun Reformasi di Kampus UPI Bandung : Yang Pahit itu Jangan Terulang
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Manajemen Haji dan Penguatan Kelembagaan
Integrative & Functional Medicine: Pendekatan Holistik dalam Pengobatan Kanker
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Huluisasi untuk Menyeimbangkan Riset Keanekaragaman Hayati di Indonesia
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap