visitaaponce.com

KAPOLRI  Listyo Sigit Prabowo menyatakan bentrokan di area pabrik milik PT Gunbuster Nickel Industri (GNI), Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah bermula dari adanya aksi provokasi sejumlah pihak. Beberapa karyawan yang menjadi provokator mengajak rekan-rekannya melakukan aksi mogok kerja. Namun, ajakan tersebut ditolak sehingga terjadilah bentrokan.

Pernyataan itu disesalkan Abdul Rachman Thaha, anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah. Menurut Rachman, lewat pernyataannya tersebut Kapolri berfokus semata-mata perbuatan pidana. Ujung-ujungnya, sangat mungkin orang kita sendiri yang nantinya duduk di kursi terdakwa lalu masuk penjara. Dengan kecewa, ia menyebutnya "Simplistis sekali."

"Kalau penyidik punya pemikiran selevel itu, wajar. Tapi terhadap orang nomor satu di Korps Tribrata, saya berharap Jenderal Listyo punya analisis lebih komprehensif. Dimensi makro tidak sepatutnya diabaikan. Dari situ akan diperoleh pemahaman lebih utuh mengapa situasi rawan ledakan itu akhirnya benar-benar menjadi letusan dahsyat," beber Rachman dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/1/2023).

Rchman meyakinkan bahwa, situasi seperti di Morowali itu sangat mungkin terjadi juga di daerah-daerah lain. Dan ini semua sama sekali tidak terlepas dari--misalnya--regulasi dan kebijakan, mulai dari pusat hingga daerah, yang membuat keadilan dari hari ke hari kian terasa berjarak dari masyarakat.

"Di titik itulah saya merasa perlu mengingatkan Kapolri pada salah satu komitmennya sendiri. Ini komitmen Kapolri, bukan komitmen Polri. Yaitu, problem solving dan restorative justice. Jadi itu yang saya, selaku wakil rakyat, harapkan. Kalau perlu, bentuk tim investigasi gabungan lintas keilmuan lintas kementerian untuk mendapatkan simpulan utuh menyeluruh tentang apa yang terjadi di Morowali. Tokoh sekaliber Faisal Basri dan Didik Rachbini sangat layak masuk dalam tim itu," ujar Rachman.

Penegakan hukum yang sempit, menurut Rachman, tidak akan menciptakan situasi yang secara hakiki lebih tenteram. Justru memanaskan api dalam sekam.

Satu hal lagi, diakui rachman, dirinya paham akan sikap Kapolri. Berada langsung di bawah presiden tentu menjadikan Kapolri sebagai aparat yang harus menjaga kebijakan presiden, termasuk kebijakan yang tidak bijak sekalipun.

"Jadi, alih-alih Kapolri hadir sebagai penegak keadilan, saya justru--dengan perasaan kecewa--menyimak pernyataan Kapolri sebagai penjaga kepentingan keamanan dan politik yang disamarkan lewat bahasa hukum. Apa boleh buat, dengan persepsi sedemikian rupa. Saya semakin sangsi bahwa Polri akan benar-benar mampu menjadi otoritas penegakan hukum yang profesional dan akuntabel," ujarnya.

"Saya ingatkan Kapolri akan tumpukan pekerjaan rumahnya. Jangan terlalu memusingkan survei. Pastikan pekerjaan rumah anda selesai, berikut terealisasinya seluruh komitmen dan program prioritas anda serta berbagai mega skandal memalukan yang  dilakukan oleh para oknum personel Polri," tandas Rachman. (OL-13)

Baca Juga: Kapolri: Situasi di PT GNI Kondusif. 17 Orang Berstatus Tersangka