Ketua Partai Demokrat se-Indonesia Tolak Kubu Moeldoko
Ketua Partai Demokrat di semua tingkatan se-Indonesia serentak mendatangi pengadilan negeri daerah masing-masing. Langkah kompak itu dilakukan untuk menyerahkan surat yang ditujukan kepada Mahkamah Agung terkait kepengurusan partai di bawah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku ketua umum.
"Ini merupakan wujud kewaspadaan mereka dalam menjaga kehormatan dan kedaulatan partai. Per Selasa (4/4), setidaknya sudah 34 provinsi dan 414 kabupaten dan kota yang telah menyambangi pengadilan setempat. Ini terus berlanjut hingga akhir pekan ini," ujar Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Timo Pangerang melalui keterangan tertulis, Rabu (5/4).
Dia menjelaskan surat yang ditujukan ke MA oleh seluruh ketua Demokrat memuat beberapa hal yaitu pengakuan dan pengesahan negara terhadap kepemimpinan AHY, penolakan oleh pengadilan tata usaha negara (PTUN), pengadilan tinggi tata usaha negara (PTTUN), dan MA atas upaya hukum Moeldoko dan pendukungnya, serta pengajuan peninjauan kembali (PK) dengan novum yang tidak berlaku secara hukum karena telah digunakan pada persidangan sebelumnya.
Baca juga: AHY: Piala Dunia U-20 Batal karena Kepentingan Politik Pihak Tertentu
Surat itu pun ditembuskan ke Presiden Joko Widodo serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
Timo menegaskan bahwa para ketua DPD dan DPC Partai Demokrat adalah pemilik suara sah yang menunjukkan solidaritas kepada Ketum AHY dalam menghadapi gangguan pihak eksternal yakni Moeldoko yang juga Kepala Staf Kepresidenan.
Baca juga: AHY Tidak Terganggu Wacana Koalisi Besar
Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa upaya hukum yang berulang kali dilakukan mantan Panglima TNI itu terhadap kepengurusan AHY di Partai Demokrat sama sekali tidak terkait dengan konflik internal partai.
"Moeldoko bukan kader dan tidak memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) Partai Demokrat. Menkumham juga telah menolak mengesahkan KLB (konferensi luar biasa) ilegal yang diprakarsai oleh mereka dan berkali-kali gugatannya ditolak oleh pengadilan. Inilah yang membuat para kader geram dan semakin militan melawan kedzaliman ini," tegasnya. (Ant/Z-11)
Terkini Lainnya
KSP dan AIIP Diskusikan Penerapan AI untuk Kemajuan Indonesia
Moeldoko Bantah Istana Kriminalisasi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Moeldoko Bantah Istana Intervensi Proses Hukum Hasto di KPK
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Tanaman Kratom yang Disebut Punya Kandungan Narkotika
Soal Revisi UU TNI, Moeldoko: TNI tidak Mau Melampaui Tugas
Ini Solusi Moeldoko untuk Pemadaman Listrik di Sumatra
Ini Syarat dari AHY Sebelum Integrasikan Data Kementerian ATR ke PDN
Terkait All Eyes on Papua, AHY Janji Bakal Hadirkan Solusi yang tidak Rugikan Masyarakat
Kantor Pertanahan Kota dan Kabupaten di Provinsi Banten Resmi Gunakan Sertifikat Elektronik
WWF Ke-10: Peran Proaktif Swasta dan Pemda dalam Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi
AHY Klaim Lahan Relokasi Korban Erupsi Gunung Ruang Sudah Clean and Clear
AHY Cek Lahan Relokasi Korban Erupsi Gunung Ruang
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap