visitaaponce.com

KOALISI Indonesia Bersatu (KIB) yang dibesut bersama Partai Golkar, PAN, dan PPP terancam bubar usai PPP mendeklarasikan dukungan terhadap calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan yakni Ganjar Pranowo. Di sisi lain, PAN juga tampak mengambil ancang-ancang untuk mengikuti jejak PPP.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, Partai Golkar lebih potensial jika merapat ke Gerindra-PKB. Golkar punya kesempatan untuk mengajukan Ketum Airlangga Hartarto sebagai calon wakil presiden (cawapres).

“Satu sisi koalisi Prabowo cenderung di restu Jokowi jika dibandingkan Koalisi Perubahan. Dengan Prabowo, Golkar bisa mendapat peluang Cawapres, meskipun ada PKB di sana tetapi porsi suara jelas Golkar yang bisa diutamakan,” ujar Dedi hari ini (2/5).

Baca juga: Kalah Saing, Peluang Terbesar Airlangga Adalah Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024

Golkar adalah partai ketiga pemenang pemilu di 2019. Suara Golkar besar dan akan bermanfaat bagi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) Gerindra-PKB. Beberapa hari lalu, Ketum Airlangga bertandang ke Partai Demokrat, anggota Koalisi Perubahan, yang mengusung capres Anies Baswedan. Menurut Dedi, peluang Golkar ke Koalisi Perubahan. 

“Golkar terlihat heroik jika justru mendukung koalisi Perubahan, karena poros suara di Pemilu 2024 akan sama dengan 2019, di mana hanya ada dua kubu, pro pemerintah dan kontra,” sebut Dedi.

Baca juga: Jokowi Dinilai Kebablasan Bahas Capres di Istana

Namun sebagai partai pendukung Presiden Jokowi, jalan yang paling mudah adalah merapat ke PDIP. “Jika sama-sama inginkan jalan yang mudah, maka sekalian saja Golkar bergeser ke PDIP. Karena simbol pertarungan ke depan antara Anies dan Ganjar. Prabowo berada di tengah seteru itu,” tandas Dedi

Sementara itu, peneliti senior riset politik dari Pusat Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Lili Romli menilai Partai Golkar saat ini tengah berada pada persimpangan jalan.

“Ya betul, tampaknya Golkar berada pada posisi di persimpangan. Dengan hengkangnya PPP, yang bisa jadi nanti disusul oleh PAN ke PDIP, Golkar menjadi posisi yang serba sulit dan bimbamg,” terang sosok dengan profesor itu.

Lili menilai Golkar tidak patut terjebak dalam kebimbangan. Sebagai partai dengan kekuatan besar, Golkar seharusnya mampu melakukan lobi politik dengan koalisi lain seperti Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) maupun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR)

"Menurut saya mestinya, Golkar tidak harus terjebak dalam posisi di persimpangan tersebut. Ini karena Golkar merupakan kekuatan ke 3 di parlemen sehingga bisa menjadi modal politik untuk lobby dan negosiasi dengan partai koalisi, apakah Koalisi Perubahan atau KKIR,” tandasnya.

Lili menegaskan Golkar sebagai partai moderat lebih mudah untuk merapat ke koalisi mana pun. “Jadi sebenarnya, Golkar mau bergabung dengan partai manapun akan diterima karena ia sebagai partai moderat, partai tengah. Sehingga ia bisa gabung dengan KP atau KKIR,” tegasnya.

Golkar Jangan Memaksa

Kendati demikian, Golkar juga harus mau untuk tidak memaksakan kehendak dengan mengajukan Ketum Airlangga Hartarto sebagai calon wakil presiden (cawapres). Menurut Lili, kader lain pun bisa diajukan untuk posisi cawapres.

“Asal untuk posisi cawapres tidak harus pak Airlangga, bisa dengan kader lain yang berasal dari Golkar. Dengan posisi tersebut, Golkar bisa diterima di dua koalisi tersebut, baik di KPP maupun KKIR. Ini karena yang diusung bukan ketum-nya sehingga bisa diterima,” sambungnya.

Lili mengajukan alasan Ketum Airlangga Hartarto sebaiknya tidak harus maju sebagai cawapres. Pertama, elektabilitas yang relatif rendah. Kedua, jika dipaksakan akan berpotensi menimbulkan kecemburuan partai lain. (RO/Z-7)