DMI Sebut Kontrol Terhadap Tempat Ibadah Akan Lahirkan Rezim Diktator
![DMI Sebut Kontrol Terhadap Tempat Ibadah Akan Lahirkan Rezim Diktator](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/09/fbc854c630ff94b61edad4569861de7d.jpg)
SEKRETARIS Jenderal Dewan Masjid Indonesia (DMI) Imam Addaruqutni mengatakan, usulan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia dengan tujuan agar tidak menjadi sarang radikalisme, bukanlah arah dari kehidupan bernegara yang demokratis melainkan arah pemerintahan yang totaliter dan akan melahirkan rezim diktator.
“Saya heran, baru saja kita merayakan hari kemerdekaan, mendekati 80 tahun merdeka dengan menganut mazhab bernegara demokratis konstitusional, kok masih saja ada pemikiran dari pejabat yang institusinya sendiri merupakan instrumen alat negara justru pemikirannya itu totalitarian dan bercorak diktatorial,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (6/9).
Menurutnya, pandangan seperti ini mestinya muncul di lembaga semacam parlemen atas nama rakyat. Jika usulan dari parlemen, maka usulan itu pun dikatakan suatu pemikiran kontra-demokrasi.
Baca juga : BNPT Salah Langkah Kontrol Rumah Ibadah
“Kita sudah pernah mengalami masa-masa otoritarianisme dan totalitarianisme dan bahkan banyak yang menyebut diktatorial di sebagian era Orde Baru. Lha kok ini mau diulangi lagi. Berapa korban nyawa dari rakyat kita yang mestinya ikut menikmati kemerdekaan tetapi harus mati karena operasionalisasi konsep EKA-EKI waktu itu,” tegas Imam.
Dia menekankan, saat ini bukanlah era reideologisasi negara lagi, melainkan wujudkan saja keadilan dan kesejahteraan masyarakat oleh negara.
Baca juga : Cegah Radikalisasi di Masjid, Kepala BNPT: Kita Perlu Mekanisme Kontrol
“Turunkan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat, perkuat keamanan, bubarkan lembaga instrumen yang tumpang-tindih dan potensi pemudaziran keuangan negara,” ujarnya.
“Sudah ada kepolisian negara dan kita perlu penguatan untuknya. Lha kok masih ada BNPT padahal yang diperankan BNPT itu policing sistem yang mestinya melekat pada Kepolisian Negara,” sambung Imam.
Dia pun meminta Presiden Joko Widodo untuk memikirkan perlunya efisiensi penggunaan anggaran negara di antaranya dengan melakukan relandscaping kelembagaan intrumental yang mungkin akan dapat lebih menghemat keuangan negara. (Z-5)
Terkini Lainnya
BNPT: Teroris Sasar Generasi Muda, Perempuan, Anak, dan Remaja dalam Serangan Terbaru
Komisi 3 DPR RI Apresiasi Capaian BNPT dan Dukung Penuh Penambahan Aggaran Tahun 2025
Pendidikan Pancasila Kekinian Ajak Milenial Hindari Paparan Terorisme
BNPT Pastikan World Water Forum Ke-10 Berjalan Aman
18 Objek Vital Kantongi Sertifikat Penanggulangan Terorisme
Tingkatkan Kualitas Asesmen Sistem Pengamanan Guna Dukung Keamanan WWF Ke-10
Polri Perpanjang Operasi Pencegahan Penyebaran Paham Radikalisme di Sulteng
Romo Magnis: Reformasi Satukan Keragaman tapi Gagal Berantas KKN
Beragama Maslahat untuk Kesejahteraan Masyarakat
Bunuh 2 Polisi, Malaysia Tangkap 7 Orang Anggota Jemaah Islamiyah
Kebijakan Pencegahan Radikalisme dan Terorisme Harus Dilanjutkan dan Diperkuat
Gus Miftah Mendorong Dialog Kebangsaan untuk Lawan Radikalisme di Kalangan Pelajar
Kiprah Politik Perempuan dalam Pusaran Badai
Manajemen Sekolah Penghalau Ekstremisme Kekerasan
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap