KPK Sebut Korupsi Kerap Terjadi karena Dorongan Keluarga
![KPK Sebut Korupsi Kerap Terjadi karena Dorongan Keluarga](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/10/5bb094e9c79dc8abb169d59d3606be7e.jpg)
DORONGAN melakukan tindakan korupsi dinilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena adanya dorongan dari keluarga. Kebutuhan pejabat untuk tampil hedon padahal pemasukannya tidak sebanding membuat pencurian uang negara dihalalkan.
"Berdasarkan kajian yang KPK lakukan, kasus korupsi terjadi salah satunya karena faktor dorongan keluarga," kata Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi melalui keterangan tertulis, Minggu (22/10).
KPK menyebut banyak pelaku korupsi mengaku menggunakan uang haram untuk memenuhi kebutuhan mewah keluarganya. Karenanya, pendidikan antikorupsi harus menyasar orang dekat pejabat. Lembaga Antirasuah berharap keluarga bisa menjadi benteng terkuat untuk mencegah pejabat melakukan korupsi.
Baca juga: Mahasiswa Aceh Dukung KPK Atasi Korupsi di Daerah
"Itu sebabnya, sesama anggota keluarga harus saling mengingatkan. Baik antara suami dan istri maupun antara orang tua dan anak," ucap Kumbul.
Dia menyebut pendidikan antikorupsi bagi keluarga pejabat juga penting untuk menghapus tindakan korup di masa depan. Sebab, kata Kumbul, pesan yang diberikan akan disebarkan lagi ke anaknya.
Baca juga: KPK Dalami Peran Dirut PT PP di Kasus Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida
"Termasuk didalamnya menanamkan nilai-nilai integritas antikorupsi pada anak, yang jadi generasi penerus," ujar Kumbul.
Pemberian materi pendidikan antikorupsi kepada keluarga juga dinilai penting karena koruptor kerap mengajak orang terkasihnya dalam melakukan pemufakatan jahat. Biasanya, kata Kumbul, agar koordinasi berjalan dengan lancar.
"Pada aspek yuridis, beberapa kasus tipikor yang ditangani oleh KPK berupa kasus yang melibatkan anggota keluarga," kata Kumbul.
Pendidikan antikorupsi bagi keluarga pejabat juga dinilai penting karena penerapan nilai kejujuran di dalam rumah tangga masih minim. Klaim itu didasari studi yang dilakukan KPK.
"Studi KPK juga menunjukkan hanya empat persen keluarga yang sama-sama menerapkan nilai kejujuran untuk diinternalisasi," tutur Kumbul. (Z-3)
Terkini Lainnya
Rita Widyasari Diduga Terima Fee Dalam Bentuk Dolar Buat untuk Tiap Pengiriman Batu Bara
KPK Ungkap Modus Gratifikasi dan Pencucian Uang Rita Widyasari
KPK Dalami Peran Anggota BNPB di Kasus Korupsi APD Kemenkes
Uang Rp1 Triliun PT Taspen Diputar ke 3 Jenis Investasi Fiktif
KPK Isyaratkan segera Tahan Tersangka Kasus Korupsi APD Kemenkes
Pengusutan Perkara Lain Firli Bahuri Dianggap Upaya Penundaan Kasus yang Berjalan
Ini 5 Tips Menjaga Kondisi Keuangan Keluarga
Anggota KPU: Jangan Kaitkan Keluarga Hasyim Asy'ari dengan Putusan DKPP
Skandal Asusila, KPU Minta Keluarga Hasyim tidak Disangkutpautkan
Anak dan Ibu Rebutan Harta Warisan, PN Karawang: Baiknya Damai Saja
Studi HCC: 7 dari 10 Ibu di Indonesia Alami Mom Shaming
Family Office di Indonesia, Sandiaga: Sifatnya Peluang Dana Tambahan
Kiprah Politik Perempuan dalam Pusaran Badai
Manajemen Sekolah Penghalau Ekstremisme Kekerasan
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap