Kembalikan Politik pada Jalan Kebudayaan
![Kembalikan Politik pada Jalan Kebudayaan](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/11/fdb5fb63cb27c17a6976de674c8f117d.jpg)
SEBANYAK 19 tokoh bangsa berkumpul di kediaman KH Ahmad Mustofa Bisri atau akrab disapa Gus Mus pada Minggu (12/11). Mereka menyampaikan ungkapan prihatin atas kondisi demokrasi Indonesia yang terjadi belakangan.
Budayawan Antonius Benny Susetyo yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menuturkan kondisi saat ini yang sarat krisis konstitusi dan demokrasi butuh penyikapan segera yakni dengan mengembalikan politik pada jalan kebudayaan.
"Gus Mus mengusulkan bagaimana kalau sekarang panglimanya adalah kebudayaan. Kalau kebudayaan itu nilai, ada integritas, kejujuran, kepantasan publik, kepatuhan pada moralitas, kepatuhan pada etika. Itu harus dijadikan jalan dalam membangun keadaban berpolitik," terang sosok yang akrab disapa Romo Benny itu.
Baca juga : Koalisi Perubahan Inisiasi Hak Angket
Politik saat ini dipandang telah bergeser dari yang seharusnya. Ketika politik dimaknai hanya kekuasaan dan ekonomi, maka politik kehilangan keadaban publik. Hal itu mengakibatkan eksploitasi nilai-nilai kemanusiaan dan hilangnya kehilangan martabat manusia.
Keadaban politik tidak memberi ruang pada politik yang menghalalkan segala cara, memanipulasi, kemudian menciptakan ketidakharmonisan, menciptakan situasi yang tidak menyenangkan, dan permainan-permainan yang manipulatif.
“Politik jalan kebudayaan itu mengembalikan politik yang adiluhung, berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan," ujarnya.
Baca juga : Guru Besar kembali Menggugat
Menurutnya, politik saat ini sudah sedemikian jauh dari nilai keadaban. Hal itu terlihat dari konstitusi yang dipermainkan sedemikian rupa. Padahal, konstitusi seharusnya menjadi pengikat dan nilai bersama yang menjadi acuan dalam berpolitik.
"Kita melihatnya ada indikasi, dengan keputusan MK kemarin. Di mana konstitusi itu sudah diingkari. Kalau konstitusi diingkari dan tidak dijadikan pijakan. Runtuhlah peradaban politik itu," tegasnya.
Netralitas Negara
Selain itu, Romo Benny juga menyoroti isu netralitas. Menurutnya aparat negara harus bersikap adil dan tidak membiarkan diri diperalat untuk memenangkan satu pihak.
Baca juga : Dukungan Hak Angket Diyakini Bertambah
"Aparat sebagai penyelenggara negara harus berlaku adil. Artinya mereka tidak boleh diperalat untuk kepentingan memenangkan pihak tertentu," tegasnya.
Aparat negara dituntut untuk bisa mengambil jarak yang sama dan tidak mengeluarkan peraturan dan kebijakan berat sebelah. "Netralitas itu butuh partisipasi publik untuk mengawasi. Masyarakat harus aktif. Kita juga berharap KPU dan Bawaslu secara aktif mengawasi tentang keluhan dari publik," sambungnya.
Ia berharap KPU dan Bawaslu juga harus bertindak cepat bila ada sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan netralitas, dan nilai-nilai peradaban demokrasi.
Baca juga : Mengerami Kasus Korupsi sebagai Monster Politik Kekuasaan
“Jangan sampai KPU dan Bawaslu itu membiarkan itu semua terjadi dan seolah-olah diam membisu. Itu yang membuat publik semakin tidak punya harapan. Dia kan harus aktif terlihat untuk pengawasan. Dia dibayar untuk itu,” terangnya.
Terpisah, Ketua Umum Network For Indonesian Democratic Society (Netfid) Indonesia, Muh. Afit Khomsani menilai pertemuan itu patut diapresiasi. Kendati demikian, ia menekankan pertemuan tersebut agar tidak diniatkan untuk mencari dukungan.
“Kaitannya dengan tokoh publik yang sowan ke guru bangsa dan panutan seperti Gus Mus, merupakan hal bagus. Artinya tokoh politik kita masih melihat penting peran dan sumbangsih pemikiran para guru seperti Gus Mus. Asalkan jangan diniatkan pada mencari dukungan dan afirmasi publik,” pungkasnya.
Terkini Lainnya
Netralitas Negara
Arti Kemenangan Prabowo Subianto dan Vladimir Putin
PKS Menyerahkan Pembentukan Koalisi Pilkada Jakarta Kepada Anies
Peta Koalisi Parpol di Pilpres dan Pilkada Diperkirakan Berbeda
Anies Maju Pilgub Jakarta, Suasana Politik Dinilai Serupa Pilpres 2024
Kader Barisan 8 Center Dipersiapkan Maju di Pilkada 2024
Putusan PN Jakpus Langgar UUD 1945
Jokowi di Antara Chief dan ‘Thief’ of State
Gus Nadir: Pernyataan Gus Mus Mewakili Keresahan Banyak Kalangan Warga NU
Kiai Mustofa Bisri: NU Harus Memenangkan Indonesia, Bukan Capres
Nilai Luhur Demokrasi sudah Ternodai, Tokoh-Tokoh Bangsa Berkumpul di Rembang
Syawalan, Ganjar Pranowo Sowan ke Gus Mus dan Disuguhi Sambal Terong
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap