Kebocoran Data Ancam Integritas Pemilu 2024
KASUS kebocoran data pemilih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh akun anonim Jimbo yang dijual seharga US$74 ribu mengancam integritas pelaksanaan Pemilu 2024. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mendesak KPU untuk segera menginvestigasi internal guna mencari tahu sumber kegagalan perlindungan.
Direktur Eksekutif Elsam Wahyudi Djafar mengatakan data yang dijual Jimbo paling sedikit terdiri dari NIK, NKK, nomor KTP, paspor, nama, tempat pemungutan suara, status difabel, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, dan alamat. Pihaknya menduga data yang bocor adalah data pendaftaran pemilih yang telah ditetapkan dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Menurutnya, data pemilih merupakan bagian dari data pribadi yang harus dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Oleh karena itu, yang dapat mengakses adalah KPU selaku pengendali data dan subjek datanya.
Baca juga : DPR Kesal Kebocoran Data Kembali Terjadi
"Mestinya, dengan besar, luas, dan komprehensifnya data yang dikumpulkan, KPU sebagai pengendali data harus mampu melaksanakan prinsip integritas dan kerahasiaan secara ketat," ujar Wahyudi melalui keterangan tertulis, Rabu (29/11).
Baca juga : Polisi Selidiki Dugaan Kebocoran Data Daftar Pemilih Tetap KPU
Prinsip integritas, sambungnya, menghendaki adanya penerapan sistem keamanan yang kuat dalam pemrosesan data pribadi. Hal ini diperlukan untuk memastikan kerahasiaan dan ketersediaan data yang diproses. KPU perlu menerapkan standar keamanan yang kuat untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam perlindungan data.
KPU harus segera memastikan implementasi standar dan prinsip perlindungan data pribadi, sebagaimana diatur UU PDP," tandasnya.
Saat dikonfirmasi, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan pihaknya dan gugus tugas yang terdiri dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cybercrime Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang bekerja menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data yang dilakukan Jimbo.
Menurut Hasyim, data DPT Pemilu 2024 dalam bentuk softcopy tidak hanya berada pada data center KPU, tapi juga pihak lain.
"Karena memang UU Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk menyampaikan DPT softcopy kepada partai politik peserta Pemilu 2024 dan juga Bawaslu," jelasnya. (Z-8)
Terkini Lainnya
Bawaslu Akui Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Nyoblos
Data Pemilih Diretas Hacker, KPU Lakukan Beberapa Analisis
KPU Masih Telusuri Dugaan Kebocoran Data Pemilih
Reaksi Menko Mahfud MD saat Tahu Situs KPU Diretas Hacker
Hacker Jimbo Retas Data KPU, Ancam Jual Data di Dark Web Rp1,1 Miliar
KPU Minta Warga Penuhi Syarat Pemilih Jangan Sampai Tak Terdaftar
Data Penerbangan tidak Disimpan di PDNS, Kemenhub: Tidak Ada Gangguan
Pemerintah Harus Terapkan Standar Dunia Pengamanan Data
Ketua DPR Minta Pemerintah Serius Tangani Kebocoran Data
Muhammadiyah Mengaku Ikut Jadi Korban atas Serangan Siber ke PDN
Safenet: Gangguan pada PDN Timbulkan Kerentanan Bocornya Data Publik
Kebocoran Data KPU, Integritas dan Legitimasi Hasil Pemilu Dipertaruhkan
Lingkungan Perempuan Pancasila
Perang Melawan Judi Online
Ujaran Kebencian Menggerus Erosi Budaya
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap