PKS Sarankan Proses Kembali Temuan Baru E-KTP
![PKS Sarankan Proses Kembali Temuan Baru E-KTP](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/12/bdc2d69198e848a726ac6f785001578d.jpg)
KASUS mega korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto kembali menyeruak setelah mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo mengaku pernah diminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan kasus tersebut.
Pernyataan Agus tersebut kemudian dibantah Jokowi dan presiden menanyakan apa kepentingan dibalik pernyataan itu.
Anggota DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa dirinya merasa aneh dengan kasus yang kembali muncul itu. Padahal sudah ada tersangkanya dan kini tengah menjalani proses hukum.
Baca juga : Eks Penyidik KPK: Agus Rahardjo Sempat Mau Mundur Tangani Kasus E-KTP Akibat Intervensi Jokowi
"Memang aneh kasus ini muncul kembali. Bisa jadi ada kaitan dengan politik tapi namanya hukum kalau ada temuan baru sebaiknya diproses kembali," ujarnya kepada Media Indonesia, Senin (4/12).
Baca juga : Geger Kasus e-KTP, Istana Tegaskan Komitmen Jokowi Dalam Penguatan KPK
Politisi PKS itu menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu atau tebang pilih. Apalagi kasus besar bila ada temuan baru maka perlu ditindaklanjuti demi keadilan.
"Memang kasus lama tapi namanya keadilan mestinya ditegakkan tanpa pandang bulu. Karena itu wajib semua informasi baru perlu ditindaklanjuti," kata dia.
Mardani pun meminta agar publik ikut mengawasi kasus tersebut. Mengingat kasus e-KTP merupakan mega korupsi yang merugikan keuangan negara dan juga terkit dengan banyak pihak.
"Publik perlu bersama-sama mengawasi karena yang namanya kasus hukum perlu dan wajib untuk dilaksanakan," tandasnya. (Z-8)
Terkini Lainnya
Isu Menyudutkan Jokowi Bentuk Eskalasi Ketidakpuasan
Kasus KTP-E, DPR Pertimbangkan Panggil Jokowi untuk Gunakan Hak Interpelasi
Presiden Diminta Terbuka tentang Intervensinya kepada KPK
Pemanggilan Agus Rahardjo oleh DPR Diharapkan tak Hanya Gimik
Jawab Agus Rahardjo, Istana: Proses Hukum Setya Novanto Tetap Berjalan
Dukcapil DKI Pastikan Penonaktifan NIK Tak Ganggu Pilkada
Pemerintah Jamin Hak Masyarakat yang Butuh Elpiji Subsidi
Warga Terdampak Penonaktfian KTP DKI Gratis Biaya Balik Nama Kendaraan
18.367 Warga Depok Ber-KTP Jakarta Diminta Segera Pegang KTP Depok
Penertiban NIK Cegah Duplikasi Data
Pemerintah bakal Integrasikan 27.000 Aplikasi Digital dalam Satu Portal
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Abnon Jaksel: Memperkenalkan Jakarta Selatan melalui Pariwisata dan Kebudayaan Betawi
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap