Jawab Agus Rahardjo, Istana Proses Hukum Setya Novanto Tetap Berjalan
![Jawab Agus Rahardjo, Istana: Proses Hukum Setya Novanto Tetap Berjalan](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/12/b836c9252c7bdc0b115043b7e4240f6c.jpg)
PRESIDEN Joko Widodo menyampaikan, proses hukum mantan Ketua DPR RI Setya Novanto dalam kasus korupsi KTP elektronik pada 2017 telah terbukti berjalan sesuai hukum yang berlaku.
Hal itu disampaikan olek Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana dalam merespons pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyebut Presiden Joko Widodo pada 2017 pernah memintanya menghentikan kasus korupsi Setya Novanto. Agus mengatakan itu dalam sebuah acara di stasiun televisi swasta.
"Kalau kita lihat kenyataannya, proses hukum terhadap Bapak Setya Novanto seperti yang kita ketahui bersama berjalan pada tahun 2017. Berjalan dengan baik dan sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada saat itu," ujar Ari Dwipayana di Jakarta, Jumat (1/12).
Baca juga : Geger Kasus e-KTP, Istana Tegaskan Komitmen Jokowi Dalam Penguatan KPK
Ari mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo dalam pernyataan resmi tanggal 17 November 2017 juga sudah menegaskan agar Setya Novanto kala itu mengikuti proses hukum yang ada di KPK.
"Dan Bapak Presiden meyakini bahwa proses hukum itu akan berjalan dengan baik," kata Ari.
Berkaitan dengan adanya Revisi Undang-Undang KPK, Ari mengatakan bahwa hal itu adalah inisiatif DPR pada tahun 2019 dan bukan inisiatif dari pemerintah.
Baca juga : Jokowi Bantah Bertemu Agus Rahardjo Bahas Kasus KTP-e
Sumber : Infografis MI
Kasus pengadaan E-KTP menjadi salah satu kasus korupsi paling fenomenal. Kasus ini menyeret mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang bergulir sejak 2011 dengan total kerugian negara mencapai Rp2,3 triliun.
Ada sekitar 280 saksi yang diperiksa KPK atas kasus ini. Hingga kini ada delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. (Ant/Z-4)
Terkini Lainnya
Dukcapil DKI Pastikan Penonaktifan NIK Tak Ganggu Pilkada
Pemerintah Jamin Hak Masyarakat yang Butuh Elpiji Subsidi
Warga Terdampak Penonaktfian KTP DKI Gratis Biaya Balik Nama Kendaraan
18.367 Warga Depok Ber-KTP Jakarta Diminta Segera Pegang KTP Depok
Penertiban NIK Cegah Duplikasi Data
Pemerintah bakal Integrasikan 27.000 Aplikasi Digital dalam Satu Portal
8,2 Juta Warga Jakarta Harus Ganti KTP Pasca Perpindahan IKN
40 Ribu NIK Jakarta Nonaktif, Masyarakat Bisa Memantau Data Terbaru Mulai Besok
Polda Metro Jaya Buka Layanan Mudik Gratis 2024, Pendaftaran Dibuka 20 Maret!
Intervensi Terhadap KPK Diduga Sudah Terjadi Sejak Lama
18 Ribu Pemilih Potensial Belum Punya e-KTP, Disdukcapil Rekam KTP di Sekolah
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap