visitaaponce.com

TIM Hukum Nasional Amin mencatat dan melaporkan dugaan pelanggaran kampanye yang terjadi selama masa kampanye. Ketua Umum Tim Hukum Nasional Amin Ari Yusuf Amir menyebut pelanggaran yang ditemukan dan dicatat telah ditindaklanjuti dengan membuat laporan kepada instansi terkait.

"Kami telah melaporkannya seperti soal money politic memberikan sesuatu yang tidak boleh dan telah diatur KPU. Itu sudah kami laporkan ke Bawaslu. Dan kami juga sudah laporkan ke kepolisian," ujarnya kemarin.

Dia berharap Bawaslu dan semua aparat penegak hukum maupun penyelenggara pemilu berlaku adil menindaklanjuti laporan-laporan tersebut. Bahkan selain menindaklanjuti, Ari juga meminta proses yang ditegakkan itu dilaksanakan secara transparan. Umumnya, pelanggaran yang dilaporkan ialah soal ketidaknetralan aparat termasuk dalam proses debat pertama di KPU. 

Baca juga: Cak Imin Sindir Tetangga Menyesal tidak Ikut Gerbong Perubahan

"Jangan sampai nanti aparat tidak dipercaya publik. Jadi ini harus terbuka. Misalnya laporan yang kami laporkan lalu tidak ada tanggapannya, itu harus dibuka. Kalau tidak ditanggapi, mengapa? Terbukti apa yang tidak terbukti harus dijelaskan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami mendesak semua aparat penegak hukum dan penyelenggara pemilu untuk jujur dan adil dalam melaksanakan pemilu kali ini," ungkapnya.

Selain itu, timnas sudah membuat posko pengaduan dengan disertakan nomor telepon pengaduan yang bisa setiap saat dihubungi oleh publik atau relawan. Peran masyarakat dan relawan sangat penting dalam menegakan proses pemilu yang berkeadilan tanpa kecurangan. "Kami sudah membuat posko posko pengaduan. Jadi nanti dilihat ada beberapa spanduk-spanduk bisa dilihat yang disebarkan di situ ada nomor telepon yang hotline yang bisa ditelepon."

Baca juga: HMI Jadi Kunci untuk Memenangkan Anies-Muhaimin

Sementara itu, Kapten Tim Pemenangan Amin Muhammad Syaugi Alaydrus mengtakan pihaknya memiliki relawan Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan dan Persatuan (FKP3) yang tersebar di berbagai daerah. Tim ini akan membantu mengawal suara di TPS tanpa kecurangan. "Kami tempatkan mereka di TPS yang menurut kita penting. Jadi, kalau terjadi sesuatu kita bisa backup di situ."

Sedangkan terkait intimidasi terhadap relawan diakui Syaugi telah terjadi sejak lama. Dengan tim hukum yang telah dibentuk, para relawan sudah mendapatkan pendampingan hukum dari tingkat pusat hingga di daerah.

"Terhadap intimidasi itu bukan baru sekali ini saja sebelum pencapresan. Itu sudah terjadi intimidasi. Dan alhamdulillah kami sudah lebih dulu terbentuk di tim hukum dan kami sudah melakukan pendampingan. Jadi besar sekali harapan kami untuk pihak kepolisian berlaku netral dan betul-betul menindaklanjuti semua laporan kami tersebut," tukasnya. (Z-2)