Ketua DPD Gerindra Maluku Utara Terseret Suap Perizinan Tambang Abdul Gani
![Ketua DPD Gerindra Maluku Utara Terseret Suap Perizinan Tambang Abdul Gani](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/01/c9daf9a34c17079085bdf55717017eac.jpg)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya keterlibatan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif, dalam kasus dugaan suap perizinan dan proyek yang menjerat Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.
Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengatakan keterlibatan Muhaimin terungkap usai penyidik menggeledah rumahnya. Dokumen terkait perizinan tambang yang berkaitan dengan kasus Abdul Gani ditemukan penyidik di sana.
“Jadi, dugaannya turut serta ke dalam dugaan penerimaan bersama tersangka AGK (Abdul Gani Kasuba) ke dalam perizinan tambang, itu sih poinnya,” kata Ali di Jakarta, Rabu (10/1).
Baca juga: KPK Tahan Penyuap Gubernur Maluku Utara Sampai 12 Januari
Ali enggan memerinci dokumen yang ditemukan penyidik. Sebab, kerahasiaan substansi perkara perlu dijaga sampai persidangan berlangsung.
KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Maluku Utara. Mereka yakni Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, Kadis Perumahan dan Permukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin, Kadis PUPR Pemprov Maluku Utara Daud Ismail, Kepala BPPBJ Ridwan Arsan, ajudan Abdul, Ramadhan Ibrahi, dan pihak swasta Stevi Thomas serta Kristian Wulsan.
Baca juga: Saksi Kasus Gubernur Maluku Utara Coba Bunuh Diri, KPK: Terpeleset
Pada perkara ini, Stevi Thomas, Adnan Hasanudin, Daud Ismail, dan Kristian Wulsan sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Sedangkan, Abdul, Ramadhan Ibrahim, dan Ridwan Arsan sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Z-3)
Terkini Lainnya
Ketua DPD RI Buka Bersama Senator Terpilih, Komeng Tanya Beda Sistem Indonesia dan Amerika
DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024
Ketua DPD RI Paparkan Lima Langkah Nyata Atasi Kesenjangan Sosial Antar-Wilayah
Mediasi Irman Gusman jadi calleg DPD kandas
Amendemen UUD 1945, PDIP: Harus Dilakukan Secara Cermat
Gerindra: Akan ada Kejutan di Pilkada Jakarta
Relawan Konsolidasi Kawal Andra Soni di Pilgub Banten
Koalisi 7 Partai Resmi Usung Andra Soni-Dimyati Kusumah di Pilgub Banten 2024
Gerindra Tepis Isu Prabowo Tawarkan Anies Baswedan Masuk Kabinet
Gerindra Kaji Rencana Amenedemen UUD 45
Pilgub Jawa Tengah masih Saling Bidik
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap