visitaaponce.com

PEMIMPIN di Indonesia dinilai tak lagi mengindahkan aturan yang ada. Mereka yang dipercaya untuk menakhodai bangsa justru ada di barisan depan menabrak dan mengabaikan berbagai aturan-aturan.

Demikian dikatakan Pengamat kebijakan publik PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio saat dihubungi, Kamis (25/1). Hal itu berkaitan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa kepala negara dapat memihak pada salah satu calon di dalam pemilu selama tak menggunakan fasilitas negara.

Namun di saat yang sama diketahui, dalam beberapa waktu terakhir, Jokowi, sapaan karib Joko Widodo gencar membagi-bagikan bansos ke daerah-daerah. "Dia ini bukan sekali saja seperti ini. Kadang ngomong ini, nanti ngomong itu. Itu tabiatnya dia seperti itu. Mau pakai aturan yang seperti apa lagi? Karena dia memang sudah menyalahi aturan yang ada. Konstitusi pun ditabrak," kata Agus.

Baca juga: Mengapa Bansos Mudah Dipolitisasi?

"Kan sudah jelas-jelas presiden ini, tidak usah tahun politik, di tahun-tahun biasa saja ditabrak semua. Apalagi ini tahun politik. Bansos itu kan tidak mungkin dia pakai uang sendiri. Aparat penjaganya pun itu dibayar negara," lanjut dia.

Agus menilai, presiden memiliki sejumlah fasilitas melekat dan dibiayai dari APBN yang sedianya merupakan uang rakyat. Dus, memihak tanpa menggunakan fasilitas negara merupakan isapan jempol belaka.

Baca juga: 

Jokowi Harus Hentikan Aksi Bagi-Bagi Bansos, Kembalikan ke Kemensos

Hal itu juga berlaku bagi para menteri-menteri yang secara terang-terangan mulai sibuk berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di pemilu kali ini. "Apa presiden mau pergi sendiri naik pesawat bayar sendiri? Kan tidak. Menteri juga sama. Pasti akan ada aparat yang disuruh untuk menjemput di daerah, menyediakan Alphard, menyediakan hotel bintang 7," tutur Agus.

"Apakah presiden pergi sendiri naik becak ke daerah? Kan tidak, bensin, kendaraan, avtur, perangkat kepresidenannya siapa yang bayar? Itu kan negara. Karena itu fasilitas yang melekat dengan presiden. Jadi ini sangat tidak elok," sambungnya.

Karenanya, Agus menilai Indonesia menjadi salah satu negara yang tak memiliki aturan. Sebab, pimpinan tertinggi negara sekali pun kerap menabrak dan mengabaikan aturan-aturan yang semestinya dipatuhi dan dilaksanakan.

"Jadi memang menyalahi aturan itu sudah menjadi trademark dari presiden. Jadi rakyat tidak akan percaya lagi. Memang itu (bansos, pakai fasilitas negara, diikuti kampanye) tidak boleh. Kecuali dia mundur dari presiden, itu boleh," jelas Agus.

"Pemimpin tertinggi itu harusnya memberikan contoh. Jadi buat saya aturan-aturan yang ada ini memang dianggap tidak berlaku lagi. Buat saya memang negara ini sudah tidak ada aturannya. Saya sebagai kebijakan publik sudah tidak percaya bahwa negara ini dikendalikan dengan aturan, padahal seharusnya demikian," pungkasnya. (Mir/Z-7)