visitaaponce.com

Usai Dilantik, Ini Respons Menkopolhukam Hadi Tjahjanto atas Masalah Sirekap

Usai Dilantik, Ini Respons Menkopolhukam Hadi Tjahjanto atas Masalah Sirekap
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto yang kini menjabat sebagai Menkopolhukam(MI/Bagus Suryo)

MASYRAKAT sipil mendesak adanya audit Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menanggapi itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan baru akan merespons masalah itu jika sudah ada laporan.

"Ya itu kan asumsi. Nanti dulu saja ya. Saya kira hal itu masih jauh, nanti saja kalau sudah ada laporan itu," ujar Hadi seusai pelantikan dirinya sebagai Menkopolhukam di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2). Posisi Menkopolhukam sebelumnya dijabat oleh Mahfud MD. Mahfud mengundurkan diri dengan alasan menghindari konflik kepentingan saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024.

Hadi menekankan pentingnya semua pihak menjaga situasi tetap kondusif selama proses pemilu 2024 berlangsung. Saat ini pemilu masuk dalam tahap rekapitulasi dan perhitungan suara.

Baca juga : Bawaslu Klaim Sirekap Lebih Baik dari Aplikasi Bikinan Masyarakat Sipil, Ini Alasannya

"Saya minta kita harus benar-benar menjaga situasi kondusif ini. Ini harus dijaga benar-benar supaya kita semua juga nyaman," ucapnya.

Menkopolhukam menegaskan agar perbedaan pilihan politik tidak boleh memecah persatuan dan kesatuan.

"Sekali lagi pilihan boleh beda namun persatuan dan kesatuan bangsa tetap harus dijaga," imbuhnya.

Baca juga : Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Janji akan Prioritaskan Kasus BLBI

Masalah dalam Sirekap dilaporkan setelah ada ketikdaksinkronan antara data yang diunggah dalam Sirekap dengan data hasil C-1 hasil perhitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Selain itu, pemilu 2024 dinilai diwarnai kecurangan.

Calon Wakil Presiden dari Koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ganjar Pranowo mengusulkan pada partai-partai di luar pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka agar mengajukan hak interpelasi dan hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Menkopolhukam mengatakan pentingnya menjaga situasi yang aman di tengah proses pemilu.

"Ya itu nanti dulu lah. Itu kita lihat nanti. Suasana sekarang sedang kita jaga kondusif. Suasana aman ini yang harus benar-benar kita jaga," tukasnya. (Ind/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Abdillah M. Marzuqi

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat