Guspardi Gaus Hak Angket untuk Kecurangan Pemilu tidak Tepat
![Guspardi Gaus: Hak Angket untuk Kecurangan Pemilu tidak Tepat](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/02/91587996676ac2791522d047f8e511b0.jpeg)
ANGGOTA Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai adanya wacana penggunaan hak angket di DPR untuk merespons dugaan kecurangan dalam Pemilu 2023 adalah sesuatu yang tidak tepat. Ia menilai dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 itu semestinya dibawa ke ranah hukum, bukan ke ranah politik. Ia juga mengatakan bahwa hak angket tersebut memiliki sifat yang politis.
"Kalau ada pelanggaran atau sesuatu yang dirasa tidak sesuai ketentuan terkait pemilu, ada ranah yang diberikan undang-undang kepada siapa pun yang dirugikan, untuk memperkarakan melalui jalur Bawaslu atau Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) maupun DKPP," kata Guspardi dalam keterangannya yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Kamis (22/2).
Legislator PAN itu mengatakan dugaan kecurangan itu bisa dilaporkan ke penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu atau Gakkumdu karena merupakan persoalan hukum. Seandainya penyelesaian di Bawaslu dirasa kurang memuaskan, menurutnya undang-undang juga menjamin kontestan untuk memperkarakan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. “Ranahnya di situ. Jadi artinya yang angket ini, kok, ujug-ujug hak angket, ada apa?” tanya Guspardi.
Baca juga: Timnas AMIN Mengaku Siap Gugat Kecurangan Pemilu ke Mahkamah Konstitusi
Menurutnya, perlu dipahami bahwa DPR itu diisi oleh fraksi dari berbagai partai politik. Sementara itu untuk melakukan hak angket, menurutnya harus didukung oleh lebih 50% anggota DPR. "Pertanyaannya bagaimana peta politik yang ada di DPR yang akan mendukung," kata dia.
Menurut Guspardi, KPU sebagai penyelenggara belum mengumumkan hasil pemilu secara resmi karena proses rekapitulasi suara masih berlangsung, sehingga menurutnya, langkah paling tepat untuk merespons dugaan kecurangan itu adalah melaporkannya kepada Bawaslu RI atau ke MK, bukan dibawa ke ranah politis. (RO/S-3)
Terkini Lainnya
Bukan Hasil Final, KPU Harus Selesaikan Kegaduhan Akibat Polemik Sirekap
KPU Perlu Susun Regulasi Agar Pemilih tidak Terdaftar di DPT Dapat Gunakan NIK di KK
Bawaslu Harus Berani Tindak ASN yang Langgar Netralitas Saat Pemilu
Sertifikasi Tanah Wakaf Rumah Ibadah Cegah Sengketa di Kemudian Hari
Komisi II: Putusan MK tidak Bisa Berlaku Secara Hukum untuk Pemilu 2024
PDI Perjuangan Kubur Wacana Hak Angket Kecurangan Pemilu
Hak Angket Masih Berpotensi Digulirkan
PKB: Hak Angket tidak Mengenal Kata Basi
Pengamat : Kursi Ketua DPR PDIP Lebih Realistis Daripada Hak Angket
Rekonsiliasi Membuat Hak Angket tidak Bisa Direalisasikan
PDIP Tunggu Putusan MK Sebelum Lanjutkan Hak Angket
Integrative & Functional Medicine: Pendekatan Holistik dalam Pengobatan Kanker
Hidup Segan Calon Perseorangan
Puncak Haji Berbasis Fikih
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Huluisasi untuk Menyeimbangkan Riset Keanekaragaman Hayati di Indonesia
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap