Elite Politik Paslon 01 dan 03 Diminta Serius Tanggapi Dugaan Kecurangan Pemilu
![Elite Politik Paslon 01 dan 03 Diminta Serius Tanggapi Dugaan Kecurangan Pemilu](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/02/c398ceaa3876b29cb949b4ffa86221bc.jpg)
CEO Political-Research & Consulting, Rio Prayogo mengatakan bahwa ramainya isi dugaan kecurangan pemilu harus direspons serius oleh para elite politik. Secara khusus dia meminta elit politik paslon 01 dan 03 untuk bertemu dan duduk bareng membangun koalisi permanen sebagai bentuk check and balance demokrasi Indonesia.
"Harus ada konsensus di antara para elite, terutama pasangan 01 dan 03 itu harus bertemu dan duduk bareng, harus ada proses dialektika penyelenggaraan pemilu. Kalau memang begitu hasilnya ya kita terima itu, kalau ada malapraktik dan sebagainya kita juga harus terima itu. Sehingga kebisingan pemilu, demokrasi ini mendapat hasil yang diterima publik," ujarnya dalam Diskusi Publik Koalisi Kawal Pemilu Demokratis, Jumat (23/2).
Rio menjelaskan pihaknya mendapat laporan terkait dugaan kecurangan pemilu atau kejanggalan di lapangan. Hal itu seperti adanya penghentian perhitungan suara yang dilakukan di TPS maupun temuan lainnya.
Baca juga : Koalisi atau Oposisi, PDIP Masih Fokus Bahas Kecurangan Pemilu
Sebagai lembaga survei, pihaknya melakukan exit poll dan quick count. Tercatat ada 1200 TPS yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Hasil exit poll maupun quick count pun tidak jauh berbeda dengan lembaga survei lain yang mengunggulkan paslon 02 sekitar 57-58%.
Menurut Rio, angka itu jauh dari prediksinya sendiri. Sebab dari sejumlah survei, pilpres diyakini berjalan dua putaran.
"Saya meyakini quick count yang kami dan lembaga survei lain lakukan merupakan bagian dari tanggung jawab akademis kami, bahwa kami meyakini itu. Cuman kami juga mendapat laporan dari lapangan itu ada beberapa hal yang agak janggal. Contohnya misalnya ada penghentian perhitungan untuk pileg, atau kemarin malam tiba-tiba berhenti aja dikumpulkan aja," jelasnya.
Gejala-gejala itu tentu harus mendapat respons masyarakat sipil bahwa kemudian ini menjadi referensi bagi elit politik untuk membangun hak angket untuk mengawal kejelasan pemilu. Karena ini akan menjadi preseden buruk bila pelaksana pemilu ini tidak transparan, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara aturan dan akan berisiko pada pemilu pemilu berikutnya.
"Kalau tidak hari ini kita akan mengalami yang namanya kelelahan dalam berdemokrasi, demokrasi itu membahayakan. Semua orang bisa melakukan apapun yang menguntungkannya, tidak ada norma dan etik sehingga demokrasi itu jauh dari yang dicita-citakan," tandasnya. (Van/Z-7)
Terkini Lainnya
4 Parpol di Cianjur Bentuk Koalisi Sugih Mukti Hadapi Pilkada 2024
Pengamat: Sejumlah Wilayah Enggan bila Berhadap-hadapan dengan Koalisi Jokowi
Rancangan Konsesi Belum Lindungi Hak Penyandang Disabilitas
Nasdem dan PKB Berkoalisi di Pilkada Subang
Anies Bakal Putuskan Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Menunggu Adanya Koalisi
PSI Jalin Komunikasi 3 Partai untuk Maju di Pilkada 2024
HUT Bhayangkara, Presiden Minta Polri Sukseskan Pilkada dan Jaga Netralitas
Gelar Kongres, NasDem Usung Sinergi Membangun Bangsa
Jokowi Diminta Berhenti Cawe-Cawe dan Melakukan Nepotisme di Pilkada
Jelang Pilkada, Rakyat Diminta Sadar dari Hipnotis Politik Populisme ‘ala Jokowi’
Kekeliruan Pemahaman Demokrasi Post-Secular dan Agenda Kesetaraan melalui Konsesi Tambang
Komentar Panglima TNI tentang Multifungsi TNI Disayangkan
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap