PDIP Perlu Jadi Oposisi
![PDIP Perlu Jadi Oposisi](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/04/808b2d942aa5fb644a770e4bb5f8d3a8.jpg)
Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam menyatakan keberadaan PDI Perjuangan sebagai oposisi pemerintahan era Prabowo-Gibran dibutuhkan untuk menjaga iklim demokrasi di Tanah Air.
"Partai penguasa itu bisa berganti-ganti, oposisinya PDI Perjuangan bermanfaat sebagai penyeimbang," kata Surokim kepada ANTARA di Surabaya, Jumat.
Ia mengatakan ketika PDI Perjuang nantinya malah bergabung dengan penguasa, maka akan terbentuk koalisi besar.
Dikhawatirkan, kata dia, kondisi tersebut bisa mengurangi pengawasan terhadap pengambilan kebijakan dan pelaksanaan sistem kepemerintahan Prabowo-Gibran.
"Itu tidak sehat untuk iklim demokrasi kita. PDI Perjuangan punya pengalaman sebagai oposisi, menurut saya itu tidak masalah kembali diambil," ucapnya.
Selain itu, Surokim menyatakan bahwa jalur oposisi yang diambil oleh PDI Perjuangan juga untuk menjaga pandangan publik soal konsistensi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri.
"Kecuali ada force major, itu tidak bisa didefinisikan lagi karena kebutuhannya sudah berbeda, tetapi kalau situasinya seperti ini, fungsi kontrol lebih baik," kata dia.
Masalahnya, saat kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, PDI Perjuangan memilih jalan sebagai pesaing pasangan Prabowo-Gibran yang diusung sembilan partai politik di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), dengan mencalonkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
"Kalau tidak ingin dinilai oportunis oleh publik, saya kira yang kemarin di luar KIM sebaiknya lebih bermanfaat berada di jalur oposisi," ujarnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan Prabowo-Gibran sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024.
Prabowo-Gibran berhasil meraih 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.(Z-8)
Terkini Lainnya
Revisi UU MK Dikritik Megawati, Fraksi PDIP Bakal Beri Nota Keberatan
PDIP Setuju Revisi UU Kementerian : Jumlah Menteri Harus Efesien
Tanggapi Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Tegaskan Sengketa Hasil Pemilu Hanya di MK
Puan Maharani: Partai Pemenang Pileg Berhak Dapatkan Kursi Ketua DPR RI
PDIP Yakin Hak Angket tapi Masih Tunggu Instruksi Megawati
Elite PDIP Nilai Andika Lebih Tepat Maju di Pilgub Jawa Tengah
KPK Ogah Jelaskan Kaitan Buku Hasto PDIP dengan Kasus Harun Masiku
KPK Sebut Gugatan Kubu Hasto Pengaruhi Kasus Harun Masiku
PDIP Pertimbangkan Kaesang Pangarep di Pilkada Jateng
Andika Perkasa Diprioritaskan PDIP Jadi Cagub di Pilkada DKI Jakarta
Puan Respons PKS yang Ingin Anies Harus Bersama Sohibul di Pilkada Jakarta
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap