Rapat di DPR Menkominfo Dicecar Soal Izin Starlink yang Ancam Industri Telekomunikasi Nasional
MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mendapat kritik tajam terkait pemberian izin layanan internet berbasis satelit, Starlink Indonesia, milik Elon Musk. Kebijakan ini dikhawatirkan dapat merusak industri telekomunikasi nasional.
Kritik ini muncul dalam rapat kerja (raker) antara Komisi I DPR dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Rapat tersebut juga dihadiri oleh Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisioner Komisi Informasi (KI) Pusat, dan Dewan Pers.
"Kami berharap kebijakan ini tidak membunuh industri telekomunikasi dalam negeri, khususnya Telkom," ujar Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin, di Ruang Rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024.
Baca juga : Sebulan Beroperasi, Starlink belum Miliki Kantor Resmi di Indonesia
Pemberian izin untuk Starlink yang menimbulkan kontroversi ini juga menimbulkan pertanyaan. Kementerian Kominfo diminta untuk menjelaskan apakah mereka telah mempelajari konsekuensi dari pemberian izin tersebut.
"Hal ini memunculkan pro dan kontra, bagaimana sebenarnya sikap Kominfo? Apakah sisi negatifnya sudah dipelajari? Bagaimana dengan sisi positifnya?" tanya Nurul.
Selain itu, Budi juga ditanyai mengenai izin wilayah operasi Starlink. Menurut Nurul, Starlink seharusnya diberikan izin untuk beroperasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Baca juga : BUMN Telekomunikasi Harus Antisipasi Hadirnya Starlink di Indonesia
"Mengapa tidak membatasi operasi Starlink di daerah 3T saja? Mengapa harus di pusat? Apakah memang ada permintaan atau kompensasi yang diminta oleh pihak Starlink?" tambah Nurul.
Budi menegaskan bahwa tidak perlu khawatir Starlink akan mengancam industri telekomunikasi dalam negeri. Ia merujuk pada pangsa pasar Starlink di berbagai negara.
"Data terakhir menunjukkan pangsa pasar Starlink di Amerika Serikat hanya 0,2 persen, di Kanada hanya setengah persen, di Australia juga setengah persen, dan di Selandia Baru hanya 0,8 persen. Negara-negara ini secara geografis memerlukan teknologi satelit. Jadi, mengapa kita harus takut dengan pangsa pasar yang di bawah satu persen?" jelas Budi. (Z-10)
Terkini Lainnya
DPR Ingin Bentuk Badan Aspirasi Rakyat, Apa Fungsinya?
Audiensi dengan DPR, Asosiasi Motor Listrik Minta Subsidi Rp7 Juta Berlanjut
DPR: Badan Aspirasi Rakyat Akan Fasilitasi Masukan dan Kritik Publik
Profil Calon Dewas KPK: Dari eks Pentolan BNN hingga Mertua Kiky Saputri
Rachmat Gobel Ajukan 3 Solusi Atasi Deflasi
DPR Minta Cuti Massal Hakim Diakhiri
Konflik Elon Musk vs Brasil Memanas, Apa Penyebabnya?
Data Lake Indonesia Jadi Mitra Resmi Distributor Starlink di Tanah Air
Starlink Milik Elon Musk Gandeng FiberStar
Starlink Dinilai Bakal Matikan Usaha Penyelenggara Internet Lokal, KPPU: Terlalu Dini
Starlink Hadir, Kominfo Sebut Iklim Usaha Satelit di Indonesia Masih Cukup Sehat
Menkominfo Berdalih Starlink Pacu Operator Lokal untuk Berbenah
Air, Sanitasi, dan Higienis (WASH)
Ekspektasi Penganekaragaman Pangan
Keselamatan Pasien: Tanggung Jawab Profesi dan Kompetensi
Pemerintahan Baru dan Reformasi Pemilu
Pembangunan Manusia dan Makan Bergizi Anak Sekolah
Menunggu Perang Besar Hizbullah-Israel
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap