KPK Duga Banyak Penyelenggara Negara Tidak Benar Dalam Melaporkan LHKPN
![KPK Duga Banyak Penyelenggara Negara Tidak Benar Dalam Melaporkan LHKPN](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/06/12f56dbbe4e353c49816b8662d543772.jpg)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga banyak penyelengara negara tak benar dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi III DPR.
"Sebetulnya saya sudah delapan tahun di KPK, secara kasat mata kalau saya baca LHKPN, bapak ibu anggota dewan Komisi III yang saya hormati, sangat-sangat ya apa bisa kita duga ya, bahwa ini tidak benar," kata Alex di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6).
Alex mencontohkan LHKPN aparat penegak hukum yang asetnya terlampau banyak. Sementara, KPK mengetahui penghasilan asli dari aparat tersebut.
Baca juga : 159 Instansi Pemerintahan Serahkan LHKPN, Pemprov Kalbar dan Kepri Paling Patuh
Namun, KPK tidak bisa langsung melakukan penyitaan. KPK biasanya melakukan pembuktian terbalik pada saat proses pemidanaan.
"Itu tidak serta merta kita bisa lakukan penyitaan, atau kita minta kepada yang bersangkutan untuk membuktikan terbalik dan lain sebagainya," ujar Alex.
Alex mengakui bahwa untuk membuktikan kebenaran aset yang diduga tak wajar itu butuh waktu lama. Kondisi ini diharapkan dapat diatasi melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
"Terkait dengan RUU Perampasan Aset di sana kan antara lain diatur tentang bagaimana bisa melakukan perampasan aset, tanpa melalui pemidanaan, kan begitu ya kira-kira seperti itu. Kalau itu bisa dilakukan, kita sangat efektif sekali," ucap Alex. (P-5)
Terkini Lainnya
Dahlan Iskan Penuhi Panggilan KPK Terkait Korupsi LNG Pertamina
Sindir Parahnya Penggelembungan Harga di Indonesia, KPK: Kuburan Saja Dikorupsi
KPK: Nilai Proyek Bansos Presiden yang Dikorupsi Capai Rp900 Miliar
Kepala Bapanas dan Kabulog Bulog Dilaporkan ke KPK Imbas Demurrage Beras
Kasus Baru LNG Pertamina, KPK Panggil Dahlan Iskan
Soal Demurage dan Dugaan Mark Up Impor Beras, SDR Laporkan Kepala Bapanas dan Dirut Bulog ke KPK
Lampaui Tenggat Batalkan Kepentingan Politik
Meski Terlambat, KPK Minta Pejabat Negara Segera Serahkan Laporan Harta Kekayaan
Hindari Gratifikasi, KPK Larang Pejabat Negara Terima Bingkisan Lebaran
KPK Sebut Ada Pejabat tak Jujur LHKPN jadi Pembantu Presiden
Mantan Dirut Pindad Silmy Karim Ditunjuk Jadi Dirjen Imigrasi
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap