Prabowo Subianto Dapat Jaminan Keleluasaan Penggunaan APBN 2025
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto mendapatkan jaminan keleluasaan APBN 2025 dari Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. Anggaran akan diprioritaskan untuk merealisasikan program-program unggulan Prabowo-Gibran.
Said Abdullah memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan akan menjadi dasar bagi pemerintahan baru. Apalagi, 2025 merupakan tahun pertama bagi Prabowo Subianto dalam memimpin pemerintahan.
Hal terebut diuatarakan Said setelah Banggar DPR RI mengadakan rapat kerja dengan pemerintah dan Bank Indonesia, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/7). Rapat tersebut bertujuan untuk menyampaikan dan mengesahkan laporan Panitia Kerja (Panja) terkait Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.
Baca juga : Agenda Prabowo-Gibran bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi
"Dalam rapat Panja tersebut, setiap target dan sasaran pembangunan yang telah kita sepakati memberikan ruang yang lebar bagi pemerintahan baru untuk menjalankan program unggulannya," kata Said.
Asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan 2025 telah disepakati sebagai kerangka kerja bagi pemerintah baru untuk menjalankan proses pembangunan. Harapannya, asumsi ekonomi ini mampu mencerminkan kondisi ekonomi nasional sekaligus menjawab tantangan ekonomi dan keuangan global yang penuh ketidakpastian.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menyoroti pentingnya menemukan formulasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang saat ini masih berada di angka sekitar 5 persen. Menurutnya, pemerintah harus bisa memanfaatkan bonus demografi dan transformasi struktural yang diharapkan memberikan dampak yang positif bagi perbaikan bagi struktur perekonomian.
Target kebijakan pendapatan negara diharapkan bisa tercapai melalui terobosan di sektor perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Implementasi UU HPP dan reformasi perpajakan juga diharapkan dapat berjalan efektif untuk memperbaiki sistem perpajakan.
Terkini Lainnya
Defisit Diperkirakan Melebar, Banggar DPR RI Minta Pemerintah Hati-Hati Kelola APBN
Pelebaran Defisit Jangan Dijadikan Pembenaran untuk Menaikkan Harga-harga
Pemerintah Ingin Tambah Penggunaan SAL untuk Tambal Defisit
Defisit APBN 2024 Diperkirakan Lampaui Target
APBN Defisit 0,34% di Semester I
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diyakini Bisa Kelola APBN Dengan Baik
Bereskan Kemacetan, GMP Cari Solusi Bareng Unpad
Tingkatkan Kebijakan K3 Tanah Air, Kemnaker Gandeng KOSHA
Pemerintah Didesak Optimalkan Penerimaan Pajak
Pengamat Nilai Perlu Ada Reformulasi Kebijakan Pendidikan
WWF Dorong Perbankan Perkuat Pengelolaan Risiko Perubahan Iklim
Kiprah Politik Perempuan dalam Pusaran Badai
Manajemen Sekolah Penghalau Ekstremisme Kekerasan
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap