visitaaponce.com

KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menegaskan pentingnya literasi digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Aceh. Melalui pembinaan tentang empat pilar literasi digital, para ASN diharapkan makin cakap digital agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Cakap digital, maksudnya, kecakapan individu untuk menemukan, mengevaluasi, dan menuliskan informasi yang jelas,” ujar pemateri pilar Kecakapan Digital, Partono Rudiarto, saat kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan di Kota Banda Aceh.

Partono menyebut, pengguna aktif internet yang cakap digital masih kurang. Oleh karena itu, ia menambahkan ASN perlu melakukan lima tahapan untuk meningkatkan kecakapan digital.

“Pertama, menyeleksi, yaitu kemampuan memilih dan memilah informasi yang akurat dan bermanfaat dari berbagai sumber. Lalu, data atau informasi yang telah kita dapatkan harus dipahami, apakah sudah sesuai dengan tupoksi pekerjaan dan etika aparatur pemerintah," kata Partono dalam pernyataannya, Kamis (19/10).

Ia menambahkan pentingnya menganalisa mana saja data-data yang bisa menyelesaikan masalah kita. Selanjutnya memverifikasi bahwa informasi tersebut berasal dari sumber yang kredibel dan akurat. "Barulah kita berpartisipasi untuk memberitahu masyarakat luas tentang informasi tersebut,” terangnya.

Menurutnya, bila ingin memengaruhi masyarakat Indonesia, penting untuk para pengguna media sosial menyebarkan dan menghasilkan konten positif di media sosial.

Di samping menjadi contoh baik bagi masyarakat, ASN yang cakap digital juga akan terlindungi dari dampak negatif digitalisasi seperti phishing.

“Phishing tidak akan terjadi bila kita memproteksi sedari awal. Amati aplikasi yang terpasang di ponsel, sigap menolak akses izin yang masuk. Kita harus terapkan manajemen resiko mulai dari diri kita sendiri untuk mengetahui apa yang harus kita amankan,” jelas mantan Deputi Proses Bisnis Indonesia National Single Window (INSW), Hari Noegroho  yang juga mengisi materi literasi digital.

baca juga: ASN Yogyakarta Harus Jaga Netralitas Demi Wujudkan Pemilu Damai di Ruang Digital

Sejalan dengan hal tersebut, pemateri pilar Etika Digital, Wawan Hermawan turut menyatakan bahwa literasi digital penting untuk menentukan sikap kita saat menggunakan media sosial.

Dalam kesempatan yang sama, Widyaiswara PPSDM Regional Yogyakarta Kemendagri, Mudji Estiningsih mengingatkan kepada para ASN agar lebih bijak menggunakan media digital menjelang penyelenggaraan pemilihan umum 2024.

“Media sosial tidak boleh digunakan untuk mendukung paslon tertentu. Tidak boleh klik tombol like, dislike, komen, terlebih lagi foto bareng paslon dan diunggah ke publik,” tegas Mudji.

Mudji melanjutkan, segala kegiatan ASN yang berhubungan dengan kampanye paslon akan terlihat pada jejak digital dan berdampak pada sanksi pemecatan ASN.(N-1)
“