visitaaponce.com

MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menyampaikan Indonesia sedang menyiapkan rencana pembangunan lima tahun yang bersifat rendah karbon untuk mengantisipasi target National Determined Contribution (NDC) dalam Paris Agreement. 

Energi terbarukan menjadi salah satu upaya untuk mencapai target NDC Indonesia yaitu penurunan emisi sebesar 29%.

Pernyataan ini disampaikan seusai mengikuti diskusi panel di Paviliun Indonesia dalam Konferensi Iklim PBB COP 24 UNFCCC di Katowice, Polandia, Senin (10/12).

Baca juga : UEA Siapkan Investasi Jumbo Rp813 Triliun, Kejar Target Netral Karbon 2050

“Program rendah emisi yang diluncurkan Bappenas mencakup perbaikan kualitas lingkungan, peningkatan penggunaan energi dan efisiensi, intensifikasi proses produksi, dan juga deforestasi,” kata Bambang. 

Menurutnya, menyusun proyek yang terstruktur dengan baik dan kapasitas stakeholder sebagai pelaksana menjadi salah satu isu utama. Tantangan lain adalah menyediakan listrik di daerah terpencil.

Intervensi kebijakan dalam program rendah emisi akan menjaga pertumbuhan ekonomi pada angka 5-6%, karena jika tidak dilakukan pertumbuhan ekonomi akan berada di bawah 5%. Bambang menjelaskan, dibutuhkan inovasi dalam skemba pembiayaan, misalnya green bond, blended finance, dan green sukuk.

Baca juga : Tiba di Glasgow, Presiden Jokowi Siap Hadiri KTT COP26

Menurut Bambang, peluang dalam bidang energi terbarukan untuk proyek rendah emisi cukup menjanjikan. Saat ini, biaya produksi per unit per kilo watt per jam dari energi terbarukan semakin murah untuk semua jenis energi terbarukan. Lembaga keuangan internasional juga membuka peluang untuk pendanaan energi terbarukan. 

“Makin banyak suplai pendanaan akan membuat biaya dari pendanaan dan investasi menjadi lebih murah,” ujarnya.

Pemerintah, lanjut Bambang, menargerkan pada 2025 23% energi berasal dari energi terbarukan dari saat ini yang baru berkisar 7%. 

Baca juga : Mengantisipasi Perubahan Iklim

“Harus ada upaya luar biasa dari pemerintah untuk mendorong investor energi terbarukan untuk masuk. Masalah harga biasanya menjadi kendala. Pemerintah bisa memberikan insentif untuk menarik investor energi terbarukan, misalnya insentif harga dari PLN,” jelas Bambang.

Listrik bagi Semua
Menurut Bambang, menyediakan listrik bagi masyarakat yang tinggal di daerah pelosok adalah tantangan tersendiri bagi pemerintah. Daya beli masyarakat di daerah terpencil tidak terlalu tinggi, sedangkan listrik tetap harus dialirkan dengan harga yang terjangkau.

“Langkah transisi paling kritikal adalah mengganti semua pembangkit listrik tenaga diesel dengan energi terbarukan. Ini tidak akan merugikan karena harga diesel sudah pasti lebih mahal dari pada harga energi terbarukan apa pun,” papar Bambang.

Baca juga : Kementan: Stok Daging Sapi dan Kerbau masih Aman

Dalam COP 24 ini, lanjut Bambang, Indonesia berpeluang menggandeng Norwegia untuk pembiayaan energi terbarukdan di bidang kehutanan. Indonesia perlu menegaskan kepada pihak luar bahwa energi terbarukan sudah menjadi pilihan utama, bukan sekadar tambahan.

"Financing untuk renewable energi di bidang forestry saya rasa yang dari Norway sudah cukup bagus, tinggal tadi menyampaikan kepada pihak luar bahwa energi terbarukan sudah menjadi mainstream itu yang harus disampaikan. jangan sampai energi terbarukan sekadar tambahan," ulasnya..

Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Rida Mulyana, yang turut dalam diskusi panel menyatakan, elektronifikasi daerah terpencil bisa dilakukan dengan dua pendekatan yaitu komersil dan nonkomersil. Indonesia belum memiliki mekanisme yang jelas terkait subsidi untuk energi terbarukan. 

Baca juga : Presiden Joko Widodo Resmikan Pabrik Gula Baru di Bombana

“Kurangnya infrastruktur pendukung dan ketergantungan pada teknologi dari luar juga perlu solusi agar masyarakat di daerah pelosok dapat turut menikmati listrik,” pungkasnya. (OL-3)