Komisi V DPR Minta Ditjen Perhubungan Laut untuk Evaluasi Program Tol Laut
Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Ditjen Perhubungan Laut, PT Pelindo, dan PT Pelni melakukan upaya evalusi program tol laut. Komisi V beranggapan program tol laut harus dievalusi, mengingat sudah berlangsung selama delapan tahun tapi belum memberikan dampak positif bagi keekonomian warga negara.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meminta Ditjen Perhubungan Laut untuk mengevaluasi program tol laut.
"Komisi V DPR meminta Ditjen Perhubungan Laut untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tol laut dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah serta hasilnya dilaporkan kepada Komisi V DPR RI," tandas Andi Iwan saat memimpin rapat, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (5/7).
Saat berlangungnya rapat beberapa anggota Komisi V mengungkapkan bahwa tol laut dianggap belum bisa mengatasi disparitas harga barang di wilayah Indonesia Timur, termasuk ketersediaan barang.
Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengindikasi terjadi penyimpangan di program tol laut ini dengan temuan adanya kelebihan pembayaran subsidi kepada operator.
Baca juga: DPR Apresiasi Gerakan BISA dan Wisata Edukasi Kampung Kang Bejo
Dalam rapat ini Komisi V DPR meminta Ditjen Perhubungan Laut, PT Pelindo dan PT Pelni agar meningkatkan koordinasi dalam rangka mendukung aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi laut, termasuk pengawasan dan audit secara berkala terhadap semua moda transportasi laut.
Oleh sebab itu Komisi V DPR meminta Ditjen Perhubungan Laut, PT Pelindo, dan PT Pelni untuk memperhatikan masukan dan saran Komisi V DPR, seperti melakukan evaluasi dan penyesuaian tarif penumpang dan barang muatan.
Komisi V DPR meminta agar, antar pemangku kepentingan meningkatkan koordinasi, termasuk dengan Pemda setempat dalam mendukung angkutan laut perintis.
Komisi V DPR juga meminta agar Ditjen Perhubungan Laut, PT Pelindo, dan PT Pelni membuat terobosan skema untuk peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor perhubungan laut.
Selain itu juga agar para pemangku kepentingan mengoptimalkan kegiatan jasa pelabuhan dengan melibatkan peran penyedia jasa setempat.
Lebih lanjut Komisi V DPR meminta untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi KNKT untuk meminimalisir kecelakaan pada ransportasi laut. Bahkan Komisi V meminta agar meningkatkan pogram padat karya tunai di sektor Perhubungan Laut. (RO/OL-09)
Terkini Lainnya
Pembangunan Bandara VVIP di IKN sudah 50%
Kemenhub Uji Coba Biskita Trans Depok
Rayakan Hari Pelaut Sedunia, Kemenhub Dorong Ekspansi Internasional
Badan Bank Tanah Sediakan Lahan untuk Bangun Ecocity Penunjang IKN
KPK Usut Kabar Sewa Helikopter Menhub Diduga Pakai Uang Korupsi Jalur Kereta
Jurnalis Media Indonesia Raih Juara Kedua Kompetisi Jurnalistik Kemenhub
Realisasi Muatan Kapal Tol Laut Terus Meningkat
Ikut Berlayar, Direktur Pelni Pantau Langsung Layanan Penumpang Kapal Kelas Ekonomi
Kemenhub Verifikasi Rekomendasi Daerah Terlarang Terbatas Pertamina
Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat Kerja Sama Wujudkan Tol Laut
Gagasan Tol Laut Jokowi Permudah Akses di Daerah Kepulauan
Pengamat Apresiasi Jokowi karena Bangkitkan Kejayaan Ekonomi Indonesia Lewat Infrastruktur Maritim
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap