8 Proyek Dicabut dari PSN, DPR Buat Perencanaan yang Komprehensif
![8 Proyek Dicabut dari PSN, DPR: Buat Perencanaan yang Komprehensif](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2022/07/fc3f7f24ff1a27947db379afa27ebad3.jpg)
WAKIL Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meminta agar hasil dari perubahan jumlah proyek dan program dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), tetap sesuai dengan rencana target sebelumnya.
Perubahan itu juga diharapkan tidak mengganggu keputusan yang telah dibahas oleh pemerintah dan parlemen. "Komisi V DPR meminta agar perubahan jumlah PSN dapat menghasilkan outcome yang dikehendaki, sesuai target rencana sebelumnya," ujar Andi saat dihubungi, Rabu (27/7).
Pihaknya pun meminta pemerintah untuk membuat skema yang paling baik, layak dan adil terkait ganti rugi lahan masyarakat. Mengingat, persoalan ganti rugi lahan kerap menjadi permasalahan terbesar dalam proyek infrastruktur.
Baca juga: Temui Kendala, Pemerintah Ubah Jumlah Proyek Strategis Nasional
Dia mendorong pemerintah melakukan investasi sosial kepada masyarakat di sekitar lokasi PSN. Khususnya, terkait pembebasan lahan dan penyerapan tenaga kerja, yang bisa berbasis program kerakyatan.
"PSN yang akan ditetapkan, dilakukan perencanaan yang komperhensif. Disosialisasikan secara transparan kepada masyarakat, agar tidak terjadi penolakan dari warga, seperti PSN Bandungan Tiro di Aceh," imbuh Andi.
Baca juga: Rupiah Melemah Jelang Keputusan The Fed
Dia juga mengigatkan pemerintah untuk tidak tunduk pada investor yang terlibat dalam pendanaan maupun penggarapan PSN. DPR siap melakukan pengawasan, agar pemerintah berani menindak secara tegas, jika terdapat penyelewengan spesifikasi dan baku mutu terkait pekerjaan proyek.
"Walau pembiayaan dari swasta, tidak bisa pemerintah didikte pelaksanaan maupun pengawasannya oleh swasta. Biasanya, jika investor dan pelaksana jadi satu, ada saja oknum swasta yang merasa power-nya besar," pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah mengubah jumlah PSN dari 208 proyek dan 10 program, kemudian menjadi 200 proyek dan 12 program. Hal itu dilakukan karena terdapat sejumlah kendala dan dalam rangka mempercepat penyelesaian pada 2024.(OL-11)
Terkini Lainnya
Defisit Diperkirakan Melebar, Banggar DPR RI Minta Pemerintah Hati-Hati Kelola APBN
Kuota KPR Subsidi Diprediksi bakal Habis pada Agustus
Defisit APBN 2024 Diperkirakan Lampaui Target
Edukasi Masyarakat terkait TB secara Masif Harus Segera Dilakukan
Pegi Setiawan Bebas, Komisi III DPR Nilai Penyidik Harus Disanksi
Pemerintah Diminta Adil dalam Mendukung Perguruan Tinggi
Pengunduran Diri Gantz Tambah Tekanan pada Netanyahu
Iuran Tapera Jadi Perdebatan, REI Usul Dana Pendampingan
Rapat di Komisi I, Wamenhan Keceplosan Sebut Periode Selanjutnya sebagai Pemerintahan Jokowi-Gibran
Kantor Pemerintahan belum Layak Dipindahkan ke IKN
Australia-Indonesia Pererat Kerjasama Hubungan Indo-Pasifik di Forum Air Dunia
PDIP Mulai Bahas Sikap Politik di Pemerintahan Prabowo-Gibran
Kiprah Politik Perempuan dalam Pusaran Badai
Manajemen Sekolah Penghalau Ekstremisme Kekerasan
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap