visitaaponce.com

DEWAN Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menyoroti kinerja Kemenko Perekonomian dinilai tidak mampu mengendalikan dampak ekonomi akibat penaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

"Dampak ekonomi yang tidak terkendali sangat berperan pada masalah sosial, khususnya pengangguran dan angka kemiskinan. Sebab terjadi inflasi relatif tinggi, konsumsi masyarakat berkurang, dan dilema manufaktur untuk menaikkan harga, sehingga berimbas ke pengurangan tenaga kerja," kritik Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, atas lemahnya peranan Kementerian bidang Perekonomian dalam menangani perekonomian rakyat akibat kenaikan harga BBM berdampak pada daya beli masyarakat menurun.

Haris menyesalkan lemahnya kinerja para menteri bidang perekonomian yang tidak mampu mengendalikan dampak kenaikan BBM ini.

"Seharusnya para menteri bidang perekonomian menyiapkan jaring pengaman dalam pengendalian dampak turunan kenaikan harga BBM. Akhirnya muncul opini masyarakat soal naiknya harga BBM tujuannya bukan hanya untuk "bapak senang saja". Mereka harusnya dapat merencanakan dengan menyiapkan stok suplai komoditas pokok di daerah-daerah yang rentan," jelas Haris.

Menurut dia, pengalaman kenaikan harga BBM sudah bukan kali ini saja, seharusnya bertolak dari pengalaman sebelumnya dijadikan pelajaran berharga.

"Berkaca dari pengalaman dua kali kenaikan harga BBM seperti pertalite dan solar yang merupakan BBM rakyat yang dikonsumsi lebih dari 70% pengguna bahan bakar pada era masa periode sebelumnya berdampak pada inflasi mencapai 8% ke atas, inflasi yang cukup besar akan menyebabkan terjadinya gejolak ekonomi dalam negeri. Lah kok ini para Menteri bidang ekonomi kemana saja tidak belajar dari dampak kenaikan BBM sebelumnya?," ujar Haris.

Bantalan penyesuaian harga BBM dengan diberikan bantuan langsung tunai (BLT) masih bersifat bantalan sementara.

"Skema BLT BBM yang dirumuskan para menteri bidang perekonomian dan diberikan pemerintah sekarang, yaitu dana tunai Rp600 ribu yang diturunkan dalam dua tahap selama empat bulan, tidak akan sebanding dan jauh hitungannya dengan gejolak ekonomi dan ketimpangan yang ada karena hanya bersifat sementara," ungkap Haris.

Dia juga menyoroti imbas faktor makro ekonomi yang akan terjadi.

"Kalau dilihat dari faktor makro ekonominya pasti akan berimbas. Kondisinya apakah berimbas serius, besar, atau besar terkendali. Kemungkinan dalam waktu dekat ini akan ada penyesuaian tarif dan harga di mana-mana, yang jelas tarif Ojol sudah ada penyesuaian", katanya.

Haris berharap Presiden Jokowi dapat memberikan stressing terhadap pengawalan subsidi dan bantalan subsidi BBM-nya agar tepat sasaran.

"Kami berharap Presiden Jokowi dapat memberikan stressing terhadap pengawalan subsidi dan bantalan BBM tepat sasaran, dan juga usaha pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah benar-benar dapat mengendalikan dampak turunan kenaikan BBM ini, seperti penyaluran BLT BBM sebesar Rp24,17 triliun tepat sasaran dan upaya pengendalian seperti sembako, dan pengendalian inflasi sudah disiapkan dan dijalankan benar-benar," harap Haris.

Karena itu, dia meminta Presiden Jokowi mengawal dengan serius terhadap penyaluran dana alokasi daerah agar tidak terjadi kebocoran.

"Jika kita perhatikan masih rentannya banyak pejabat daerah yang terindikasi korupsi, sehingga alokasi 2% dari DAU dan DBH ini harus benar-benar diperhatikan Presiden Jokowi agar tidak salah sasaran dan sangat dikhawatirkan reaktif rakyat atas kenaikan harga BBM yang sangat tidak manusiawi akan berakibat gerakan aksi massa tidak terkendali," jelas Haris.

Dia pun meminta sikap tegas dari Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja para Menteri bidang perekonomian yang diklaim tidak bekerja serius atasi persoalan ekonomi.

"Pemuda Indonesia berharap sikap tegas Presiden agar mengevaluasi kinerja para menteri bidang perekonomian yang kerjanya tidak serius. Bahkan hanya jadikan Presiden Jokowi sebagai bahan hujatan masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM ini," ujar Haris. (OL-13)

Baca Juga: Harga BBM Naik, Mendag Pastikan Harga Bapok Tetap Stabil