visitaaponce.com

DALAM rangkaian kunjungan kerja ke Australia, Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajaran berpartisipasi dalam Indonesia Update ke-39 yang diselenggarakan oleh Australian National University (ANU) Indonesia Project.

ANU merupakan salah satu partner pemerintah Indonesia dalam membahas berbagai kebijakan publik dan fiskal berbasis riset. Dalam Indonesia Update, Ani, sapaan akrabnya, membahas tentang sumber daya manusia (SDM), kesetaraan gender dan kebijakan fiskal.

Sejumlah aspek tersebut penting dalam mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju pada 2045. "Indonesia perlu memfokuskan kebijakannya untuk mendorong 4 pilar kebijakan. Salah satunya, pembangunan SDM, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi," ujar Ani dalam keterangannya, Rabu (21/9).

Pilar lainnya yang turut menopang visi Indonesia adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Untuk SDM, terdapat tiga area utama kebijakan, yaitu kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.

Baca juga: Sri Mulyani: Penerapan Pajak Karbon Perlu Dikalibrasi Ulang

Di bidang kesehatan, kebijakan utamanya adalah memperkuat kebijakan preventif dan promotif, mendorong kemandirian industri kesehatan, serta memperkuat jaminan sosial. Secara spesifik, Menkeu membahas capaian pemerintah Indonesia yang cukup menggembirakan dalam membangun sistem kesehatan.

Mulai dari Program Keluarga Berencana hingga program terkini Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dibentuk pada 2014 dan masih terus ditingkatkan kualitasnya. Keluarga Berencana memberi manfaat pada keluarga, wanita dan masyarakat. 

Sementara itu, JKN hingga saat ini telah mencakup 236,8 juta jiwa atau sekitar 86,5% populasi dan terus ditingkatkan, untuk menjadi jaminan kesehatan universal dengan cakupan 100% populasi. Di bidang pendidikan, pemerintah fokus memperkuat prasekolah, pembangunan infrastruktur pendidikan, akses inklusif terhadap pendidikan dan peningkatan kualitas pendidik.

"Saya gamblang menyebutkan kebijakan prioritas mulai dari program wajib belajar, LPDP, program Merdeka Belajar, link and match program vokasi, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta inovasi pemberian subsidi langsung melalui Program Indonesia Pintar (PIP)," jelas Bendahara Negara.

Baca juga: Perkuat Industri Pasar Modal, OJK Terbitkan 3 Aturan Baru

LPDP yang dikelola Kemenkeu telah menjangkau hingga 32.842 penerima beasiswa dengan 52,4% penerima merupakan perempuan. Sedangkan di bidang perlindungan sosial, pemerintah fokus meningkatkan jaminan sosial sepanjang hayat serta perlindungan sosial yang adaptif.

Salah satu capaian perlinsos Indonesia yang sangat diihargai dunia adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Saat ini, 10 juta keluarga sudah menerima PKH secara langsung.

Pemerintah juga memberikan akses pembiayaan kepada 5,38 juta pelaku UMKM, dengan 95% penerimanya adalah perempuan. Saat pandemi covid-19, 12,8 juta UMKM menerima bantuan sosial melalui Bantuan Produktif Mikro Usaha (BPUM). UMKM juga memperoleh bantuan dalam bentuk insentif pajak serta pelatihan.

Dalam 20 tahun terakhir, hasil dari investasi penting ini mulai terlihat seperti pada peningkatan angka harapan hidup, peningkatan angka partisipasi sekolah, serta penurunan kemiskinan dan ketimpangan.(OL-11)