visitaaponce.com

ORGANISASI keuangan internasional, World Bank dan International Monetary Fund (IMF) mengapresiasi pemerintah Indonesia yang berhasil menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15-16 November 2022. Perwakilan dari dua lembaga ini menyatakan kesuksesan G20 membuat posisi Indonesia patut diperhitungkan di kancah global.

Country Director World Bank for Indonesia and Timor Leste Satu Kahkonen menilai Indonesia mampu menyelesaikan presidensi tersulit dalam sejarah G20 karena situasi geopolitik sedang memanas dan masih dalam masa pandemi Covid-19. 

"Well done (bagus sekali),” kata Satu Kahkonen dalam acara "Tempo Economic Forum 2023: Memperkuat Ketahanan Ekonomi Menghadapi Ancaman Resesi Global" di Graha Sawangan, Hilton Bali Resort, Bali.

Kahkonen mengatakan, saat perang Rusia Ukraina pecah, ada pertanyaan besar apakah pertemuan G20 ini bisa terlaksana. Ada pula keraguan mungkinkah G20 mampu menghasilkan keputusan bersama. "Hingga awal pekan sebelum puncak G20, masih banyak yang skeptis komunike bisa dibuat." kata Kahkonen.

Kahkonen melanjutkan, pencapaian Indonesia dalam presidensi G20 kali ini bukan hal mudah. Dia bahkan menyebutnya sebagai presidensi tersulit dalam sejarah. Disebabkan baru kali ini Indonesia memegang Presidensi G20 dan dalam kondisi global yang sulit. "Saya menyampaikan selamat kepada pemerintah Indonesia atas pencapaiannya dalam menyelesaikan Presidensi G20 dengan sukses," katanya.

Salah satu hasil konkret dari keberhasilan Presidensi Indonesia dalam G20 2022 adalah disetujuinya mekanisme pandemic fund untuk pencegahan, persiapan, dan respons bagi ancaman pandemi.

Kahkonen menyatakan pentingnya upaya antisipasi lanjutan pada pandemi berikutnya yang mungkin terjadi. “Pandemi Covid-19 bukanlah wabah yang pertama dan tentu saja tidak akan menjadi pandemi yang terakhir yang bakal kita hadapi,” ucapnya.

Pandemic fund saat ini telah dibuka bagi negara-negara G20. “Seluruh negara G20 dapat berkontribusi. World Bank mengelola itu bersama sama dengan WHO," katanya. 

Saat ini sudah terkumpul pandemic fund sekitar US$ 1,4 miliar. Kahkonen optimistis jumlah itu akan terus bertambah seiring meningkatnya kontribusi dari negara-negara G20.

Kahkonen memprediksi Indonesia bakal menjadi negara pertama yang mengajukan proposal untuk penggunaan dana tersebut. "Negara-negara yang membutuhkan pandemic fund dapat mengajukan kepada G20. Saya rasa Indonesia akan jadi negara pertama yang akan mengajukan proposal ini," ujarnya.

Di sisi lain, selain memuji keberhasilan Indonesia menyelenggaraan KTT G20 dan menghasilkan konsensus negara peserta, Senior Resident Representative for Indonesia of IMF, James P. Walsh menyebut Indonesia telah menjadi sebuah bright spot global.

Baca juga : Ada Gempa, OJK Tunda Pemaparan Terperinci Hasil SNLIK 2022

"Yang ingin saya katakan untuk Indonesia adalah Indonesia telah menjadi bright spot (menjadi titik cahaya) global,” tegas James. Dia mengatakan, inflasi di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara di dunia.

James juga mengapresiasi sedikitnya masalah sosial yang menyertai, seperti terjadi di beberapa negara dunia.

“Indonesia memiliki pertumbuhan domestik yang relatif kuat. Perekonomian di sini naik pada tingkat yang tampaknya berkelanjutan dan cukup kokoh. Dan karena itu, kami cukup optimistis,” ucap James. Meski demikian, dia mengingatkan agar Indonesia tetap harus waspada. Itu karena prospek ekonomi global di tahun depan sangatlah menantang.

James menyampaikan, setidaknya ada tiga hal utama yang bakal menjadi tantangan ekonomi global, yakni inflasi yang tinggi, kondisi keuangan yang sulit, serta ketidakpastian geopolitik. Invasi Rusia ke Ukraina yang mendorong kenaikan harga pangan dan bahan bakar di seluruh dunia, juga telah menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan.

Melalui rekaman video, Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Teten Masduki mengatakan, ketahanan dan kebangkitan ekonomi Indonesia di masa pandemi dan setelah wabah terkendali tak terlepas dari andil 64 juta UMKM yang menjadi penopang perekonomian nasional.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh tinggi pada triwulan ketiga 2022 sebesar 5,7 persen year on year (yoy) di tengah tekanan ekonomi global dan ancaman inflasi yang meningkat. "Era disrupsi pasca-pandemi menjadi tantangan besar dan berlapis bagi UMKM untuk bertahan dan bertumbuh," kata Teten.

Karenanya, dia melanjutkan, UMKM harus berinovasi, bertransformasi, dan berkolaborasi. Beberapa upaya untuk mendorong pertumbuhan UMKM antara lain dengan melakukan transformasi digital, meningkatkan wirausaha nasional berbasis Innovation Driven Enterprise (IDE), melibatkan UMKM ke dalam ekosistem bisnis yang lebih luas, dan mempercepat peralihan usaha mikro informal ke formal.

Dalam transformasi digital, Teten menjelaskan, UMKM diharapkan mampu memanfaatkan potensi ekonomi digital Indonesia yang bakal mencapai Rp4.531 triliun pada 2030. "Saat ini sebanyak 20,5 juta UMKM telah onboarding digital," katanya. Pemerintah menargetkan 30 juta UMKM masuk dalam ekosistem digital pada 2024.

Pemerintah juga mengoptimalisasi 74 New PLUT atau Pusat Layanan Usaha Terpadu sebagai centre of excellence serta trading house di daerah. Tujuannya, UMKM dapat meningkatkan nilai tambah, produktivitas, dan daya saingnya melalui pendampingan yang inklusif dan komprehensif.

Dalam hal transisi energi bersih, Direktur Asian Development Bank untuk Indonesia, Jiro Tominaga mengatakan Indonesia menang karena berhasil menggolkan program Just Energy Transition Partnership (JETP) atau kemitraan transisi energi yang adil. 

"JETP sangat penting dan merupakan kemenangan Indonesia dalam Presidensi G20 tahun ini. Sebab transisi energi merupakan salah satu prioritas kunci dari presidensi Indonesia," kata Jiro Tominaga.

Untuk diketahui, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang baru saja usai tidak hanya menghasilkan deklarasi Bali yang disepakati para anggota G20. 

Di sela-sela penyelenggaraan G20, koalisi negara G7 plus Denmark, Norwegia, dan Irlandia Utara sepakat membantu percepatan transisi energi di Indonesia melalui JETP. Dalam program tersebut, negara-negara G7 menyediakan dana US$ 20 miliar atau sekitar Rp 311 triliun selama 3-5 tahun ke depan untuk membiayai proyek-proyek yang mendukung penurunan emisi di Indonesia.

Jiro Tominaga mengatakan, dana US$ 20 miliar bukanlah nilai yang kecil. Bila dibandingkan dana JETP untuk Afrika Selatan yang diumumkan dalam COP 26 di Glasgow 2021, nilainya hanya sebesar US$ 8,5 miliar. 

JETP memiliki nilai yang sangat besar yang disepakati negara-negara maju sekaligus menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung visi Indonesia, serta roadmap menuju transisi net zero energy.

Di sela pertemuan G20 di Bali pada 15 November 2022, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Indonesia Joko Widodo, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dan para pemimpin dunia lainnya telah mengumumkan peluncuran JETP di Indonesia. 

JETP merupakan tonggak penting kemitraan jangka panjang yang dirancang untuk menjalankan transisi sektor energi yang ambisius dan adil di Indonesia, konsisten dengan proyeksi pencapaian batas pemanasan global 1,5 derajat celcius.

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Irman Robinson mengatakan, Bank Indonesia turut menyambut semangat transisi keuangan hijau dengan sejumlah kebijakan. "Bank Indonesia juga berkontribusi melalui berbagai kebijakan untuk mendorong perekonomian berkelanjutan," katanya.

Salah satunya adalah kebijakan tentang rasio pembiayaan inklusif makroprudensial untuk meningkatkan inklusi ekonomi dan membuka akses keuangan serta memperkuat peran UMKM dalam pemulihan ekonomi.

Kebijakan tersebut memberikan opsi yang lebih luas bagi perbankan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan UMKM, perorangan berpenghasilan rendah (PBR), dan pembiayaan yang bersifat inklusif lainnya. Salah satu contoh realisasi kebijakannya adalah tersedia layanan pinjaman tanpa uang muka bagi masyarakat yang hendak membeli kendaraan listrik.

Dalam menerapkan green finance, menurut Irman Robinson, penting juga untuk memiliki pedoman dalam menentukan tolok ukurnya, misalkan melalui International Environmental Standards Handbook. Pada akhir tahun ini rencananya standar tersebut bakal terbit dan Indonesia dapat mengadopsinya. "Tak hanya di industri perbankan, transisi hijau sangat masif di semua sektor saat ini," ujarnya.

Analis Kebijakan Ahli Madya di Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Noor Syaifudin mengatakan, Kementerian Keuangan telah menerapkan sejumlah inisiatif guna mencapai perekonomian hijau, terutama target nol emisi pada 2030. 

"Pemerintah sudah menerapkan berbagai insentif, seperti tax allowance, tax holiday, hingga pembiayaan untuk pengembangan energi terbarukan," katanya.

Dalam anggaran negara juga sudah tercantum dana perubahan iklim sejak 2016-2021 sebesar Rp 97 triliun. Ada pula dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, seperti dana bagi hasil untuk pengelolaan sampah. Ditambah berbagai inovasi pembiayaan, misalkan green sukuk, ESG bond, hingga blended finance platform.

Sejalan dengan upaya transisi energi bersih, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI terus mendukung untuk mewujudkan ekonomi hijau melalui ekspansi bisnis berkelanjutan. Direktur Corporate and International Banking BNI Silvano Rumantir mengatakan, pemerintah menargetkan Indonesia dapat mencapai nol emisi karbon pada 2060. Karena itu, perlu komitmen, khususnya dari para pelaku industri perbankan untuk melakukan transisi yang mengarah pada penggunaan energi baru terbarukan (EBT).

“Kami selalu berupaya mendukung pemerintah dalam mewujudkan ekonomi hijau. Langkah ini pun dilakukan dengan tetap menjaga tren pertumbuhan ekonomi saat ini yang masih dalam tren pemulihan,” kata dia. Silvano menjelaskan, secara bertahap BNI mengkaji upaya pemberian insentif untuk pinjaman portofolio hijau.

Contohnya dengan meluncurkan pembiayaan bersuku bunga rendah untuk kepemilikan kendaraan listrik. BNI juga proaktif berkolaborasi dengan PLN dalam penyediaan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di Tanah Air. Langkah ini untuk mensukseskan program pemerintah dalam percepatan pembentukan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

BNI juga menggandeng beberapa korporasi untuk program Sustainability Linked Loan yang digunakan untuk investasi bisnis berkelanjutan nasabah. Menurut Silvano, BNI memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa aktivitas yang dilakukan BNI, antara lain rehabilitasi lingkungan kawasan pesisir Pantai Anyer, Banten, dan hulu DAS Citarum, Jawa Barat melalui program pengembangan kebun bibit, menanam dan perawatan pohon di kawasan tersebut. (RO/OL-7)