visitaaponce.com

Transisi energi dan perubahan iklim menjadi topik utama yang didiskusikan dalam pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional-Kelompok Bank Dunia Tahun 2024 (2024 IMF-WBG Spring Meetings) di Washington DC, Amerika Serikat pekan lalu.

Pada kegiatan High Level event Navigating the Mid-transition Period of The Low Carbon Shift yang digagas Brookings Institute, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui proses transisi energi yang adil dan terjangkau cukup kompleks.

Menurutnya, untuk mencapai transisi energi tersebut, peran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sangat penting dalam menyusun kerangka kebijakan pembiayaan, menyediakan inovasi instrumen yang dapat mendorong skema pembiayaan campuran (blended finance), dan membangun kerja sama pada tingkat regional dan global.

Baca juga : Sri Mulyani Soroti Mahalnya Biaya Pinjaman Bank Dunia

"Kemenkeu perlu memastikan kebijakan fiskal yang sound dan prudent untuk mendapatkan sumber pembiayaan untuk transisi energi tersebut," ujar Sri Mulyani melalui keterangan resmi, Selasa (23/4).

Dalam kerangka kebijakan, kata Sri Mulyani, dibutuhkan taksonomi pembiayaan berkelanjutan pada tingkat regional seperti ASEAN yang memberikan sinyal dan memungkinkan pihak swasta berperan serta dalam investasi transisi energi.

Dia turut menegaskan urgensi penguatan kerja sama internasional, termasuk dalam menindaklanjuti komitmen bersama seperti melalui Just Energy Transition Partnership - Indonesia (JETP Indonesia) yang merupakan capaian Presidensi G20 Indonesia.

Baca juga : Generasi Milenial Wajib Paham Soal Krisis Keuangan

Pembicaraan mengenai transisi energi dan perubahan iklim juga dibahas dalam pertemuan Ministerial Meeting of the Coalition of Finance Ministers for Climate Actions (CFMCA). Pada kesempatan itu, Sri Mulyani memimpin koalisi bersama Menteri Keuangan Belanda.

Dia menyampaikan beberapa isu utama antara lain peran Kementerian Keuangan dalam mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) serta upaya untuk mobilisasi pasar global guna membiayai transisi energi.

Sri Mulyani menyoroti pentingnya keterlibatan nyata para Menteri Keuangan dari seluruh dunia dalam proses penyiapan dan implementasi pencapaian target NDC setiap negara, terutama dalam merancang kerangka kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal yang mengintegrasikan prioritas aksi iklim.

Baca juga : Menkeu Tekankan Pentingnya Peremajaan Kerja Sama Multilateral

"Koordinasi antara Kemenkeu dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup juga ditekankan dalam proses penyiapan dan implementasi pencapaian target NDC," kata dia.

Dalam rangkaian 2024 IMF-WBG Spring Meetings di Washington DC ini, Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga menghadiri pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20 (FMCBG).

Dalam Working Dinner G-20, Sri Mulyani menyampaikan, perencanaan iklim di masa depan harus memprioritaskan inklusivitas dan keadilan yang selaras dengan Kerangka Keuangan Transisi G-20.

Dalam intervensinya, Sri Mulyani menilai skema pembiayaan campuran (blended finance) penting untuk memobilisasi sumber pendanaan dan dukungan internasional. Ia turut menekankan pentingnya pengembangan instrumen carbon credit sebagai tambahan insentif yang dapat menarik lebih banyak peran sektor swasta untuk berinvestasi.

"Penguatan peran Bank Pembangunan Multilateral (MDBs) juga dibutuhkan, termasuk dalam mengelola dan mengurangi risiko sehingga mampu menarik lebih banyak pembiayaan dari sektor swasta," tandasnya. (Z-11)