visitaaponce.com

ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Oktober 2022 tercatat mengalami defisit sebesar Rp169,5 triliun, setara 0,91% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ini terjadi setelah beberapa bulan sebelumnya APBN mencatatkan surplus.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi defisit tersebut masih jauh lebih rendah dari yang ditargetkan dalam APBN 2022.

"Dibandingkan dengan Perpres 98 yang merupakan landasan APBN kita, defisit total sebetulnya adalah Rp840 triliun atau 4,5% dari PDB. Jadi sampai dengan Oktober, defisit Rp169,5 triliun atau 0,91 dari PDB masih jauh lebih rendah dari Perpres 98," ujarnya dalam konferensi pers APBN, Kamis (24/11).

Defisit anggaran itu terjadi karena realisasi belanja negara lebih besar ketimbang pendapatan negara. Tercatat pendapatan negara hingga akhir Oktober 2022 mencapai Rp2.181,6 triliun sedangkan belanja negara mencapai Rp2.351,1 triliun.

Pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp1.704,5 triliun, tumbuh 47% dari realisasi tahun lalu. Ini didorong oleh penerimaan pajak yang tercatat tumbuh 51,8% dari realisasi tahun lalu menjadi Rp1.448,2 triliun dan penerimaan bea dan cukai yang tumbuh 24,6% menjadi Rp256,3 triliun.

"Pendapatan negara masih tinggi dan tumbuh 44,5% dari realisasi tahun lalu. Ini bukti pemulihan ekonomi yang terus terjaga, dukungan harga komoditas dan dampak berbagai kebijakan," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Upaya Pembatasan BBM Bersubsidi Terus Dikaji

Sementara itu realisasi belanja negara yang sebesar Rp2.351,1 triliun tercatat tumbuh 14,2% dari realisasi periode yang sama di tahun lalu. Ini didorong oleh belanja pemerintah pusat yang tumbuh 18% dari Oktober tahun lalu menjadi Rp1.671,9 triliun dan transfer ke daerah yang tumbuh 5,7% menjadi Rp679,2 triliun.

Kendati bertumbuh, kata Sri Mulyani, belanja negara masih perlu untuk terus diakselerasi. Sebab, dalam APBN 2022, alokasi belanja negara mencapai Rp3.106,4 triliun. Itu artinya, dalam dua bulan terakhir masih ada sekitar Rp755,3 triliun untuk dibelanjakan.

Dengan realisasi APBN Oktober itu, keseimbangan primer tercatat positif dengan nilai Rp146,4 triliun. Sedangkan realisasi pembiayaan tercatat sebesar Rp439,9 triliun. "Realisasi pembiayaan ini turun drastis 27,7% dibandingkan target yang Rp840 triliun. Tahun lalu kita sudah mencapai Rp608 triliun. Jadi ini menggambarkan adanya turning point menuju kondisi APBN yang lebih baik," jelas Sri Mulyani.

Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyampaikan, realisasi belanja negara yang mencatatkan pertumbuhan mempertegas bahwa pemerintah tidak menahan belanja. Menurut dia, besaran belanja akan kembali terakselerasi di dua bulan terakhir tahun ini.

"Intinya kita tidak ada kebijakan menahan belanja. Tapi kita memang mendorong K/L melakukan belanja berkualitas lebih disiplin tahun ini. Karenanya K/L melakukan perubahan belanja prioritas terutama pada saat menggunakan blokir automatic adjusment secara selektif. Belanja K/L melakukan prioritasisasi secara lebih baik tahun ini," kata dia. (OL-4)