visitaaponce.com

Sejak panen raya dimulai hingga 31 Maret, Perum Bulog baru menyerap 86 ribu ton beras dari petani. Angka tersebut terbilang rendah dan tidak mampu mencukupi untuk kebutuhan penyaluran Bulog baik Bantuan Pangan maupun Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau operasi pasar per bulan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Sutarto Alimoeso melihat ada kesalahan mendasar yang dilakukan perseroan dalam melakukan serapan di lapangan. Bulog tidak bisa menyerap maksimal karena tidak bekerja sama langsung dengan penggilingan padi kecil.

"Menurut pengalaman saya, kerja sama dengan penggilingan padi kecil pada dasarnya lebih mudah dibandingkan yang besar karena yang besar sudah memiliki pasarnya sendiri. Ini yang perlu menjadi perhatian kita semua," jelas Sutarto dalam acara Forum Wartawan Pertanian di Jakarta.

Baca juga: Presiden Perintahkan Bulog Turunkan Harga Beras di Depok

Oleh karena itu, ia juga berharap pemerintah bisa lebih peduli kepada para pelaku usaha penggilingan padi kecil. Dengan masih banyaknya hambatan seperti permodalan, akses pasar, serta ketersediaan pupuk, perlu ada revitalisasi yang bisa memperkuat basis bisnis mereka. Dengan demikian, diharapkan kontribusi mereka untuk menyuplai beras ke Bulog bisa lebih besar.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa mengungkapkan stok beras di gudang Perum Bulog masih cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional hingga Mei mendatang.

Baca juga: Presiden: Impor Beras Dua Juta Ton untuk Antisipasi Kemarau Panjang

Saat ini, cadangan beras pemerintah (CBP) tercatat sebesar 292 ribu ton. Jumlah itu, menurutnya, sudah cukup utuk memenuhi kebbutuhan bantuan sosial dan operasi pasar selama sebulan ke depan.

"Stok untuk kebutuhan nasional masih cukup sampai akhir Mei," ucap Ketut.

Adapun, untuk meningkatkan stok guna memenuhi kebutuhan di bulan-bulan berikutnya, Bapanas meminta untuk menyerap gabah hasil panen raya petani lebih banyak lagi.

Untuk bisa melaksanakan tugas itu dengan baik, pemerintah sudah melakukan penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani dari Rp4.200 per kg menjadi Rp5.000 per kg.

“Saya tegaskan bahwa Bulog harus menyerap gabah petani dengan harga HPP, tidak boleh di bawah HPP,” ucapnya.

Selain memaksimalkan serapan dalam negeri, pemerintah juga memutuskan untuk melakukan pengadaan dari luar negeri. Pada tahun ini, pemerintah memutuskan untuk mengimpor sebanyak dua juta ton beras. Sebanyak 500 ribu ton di antaranya akan didatangkan sebelum Lebaran.

"Jika sudah terpenuhi di dalam negeri, sisa impor tidak dilakukan karena target yang dibebankan kepada Bulog 2,4 juta ton di tahun 2023. Minimal dan ending stoknya harus ada 1 juta ton," tuturnya. (Ant/Z-11)