Pengamat Sebut Impor KRL Baru Timbulkan Persoalan Baru,Apa Itu
![Pengamat Sebut Impor KRL Baru Timbulkan Persoalan Baru,Apa Itu?](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/06/ebb2f33ef14201edc2f62279fbff9551.jpg)
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mengungkapkan langkah pemerintah yang memilih untuk menolak impor kereta bekas dapat mempengaruhi tarif commuter line nantinya. Terlebih Agus mengungkapkan kenaikan tarif kereta dapat menimbulkan persoalan baru di masyarakat.
“Tiket akan bisa naik harga, kecuali pemerintah mau menambah subsidi. Kereta sudah mahal terus disubsidi,” ujarnya saat dihubungi Media Indonesia pada Jumat (23/6).
Agus menegaskan kebutuhan akan pengadaan kereta untuk menggantikan kereta yang digunakan saat ini tengah mendesak. Hal ini dikarenakan sebanyak 10 rangkaian kereta api Jabodetabek akan ditarik dari peredaran.
“Waktu itu kenapa saya menyegerakan untuk pengambilan bekas saja, krn bekas itu masih bisa beroperasi 20 tahunan lebih,” tambahnya.
Agus menyoroti sikap pemerintah yang saat ini tidak jelas arah kebijakannya dalam persoalan impor kereta saat ini. Dirinya menilai dengan terus lakukan impor kereta, maka penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tidak sama sekali terlibat. Padahal pemerintah saat ini gencar menggaungkan penggunaan TKDN.
“Kalau impor kan tkdn nya 0 persen terus pemerintah ini mau kemana, tidak jelas. Sekarang terserah saja yang penting kereta itu ada,” imbuhnya.
Selain itu, Dirinya menyebut jika menunggu kereta baru hingga tahun 2025 justru akan menimbulkan persoalan baru. Lebih jauh dirinya mengatakan penumpukan yang terjadi di Stasiun Manggarai nantinya akan terjadi di stasiun Jabodetabek. Tidak hanya itu, masyarakat nantinya akan lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi sehingga menambah kemacetan di ruas jalan Jakarta. Terlebih sebagian besar masyarakat Bodetabek bekerja di Jakarta.
“Kalau kereta yang ada dipaksakan berjalan kemungkinan kecelakaannya tinggi, kedua kalau tidak ada keputusan pengadaan yg tahun ini akan ditarik 10 rangkaian itu akan mempengaruhi angkutannya, karena akan banyak orang yang tidak bisa diangkut, dan mereka akan terlantar di stasiun,” imbuhnya.
“Kalau itu sampai terjadi siapa yang bertanggung jawab? Menteri Perhubungan? Menteri Perindustrian? Menteri Perdagangan? atau Menkomarves?,” pungkasnya. (JDP/E-1)
Terkini Lainnya
Libur Tahun Baru Islam, PT KAI Bandung Jalankan KA Lodaya Tambahan
KAI Minta Tambahan PMN Rp2 Triliun untuk Beli KRL
Terobos Perlintasan Jalur Ganda, Pengendara Sepeda Motor Tewas Tertabrak KA Sancaka
Minibus Tertabrak Kereta Api, Satu Tewas
Pengendara Sepeda Motor Tewas Tertabrak Kereta Api
KPK Usut Kabar Sewa Helikopter Menhub Diduga Pakai Uang Korupsi Jalur Kereta
DPR: Tarif Bea Masuk 200 Persen Sebaiknya Tidak Berlaku untuk Semua Jenis Industri
APSyFI: Penetapan Bea Masuk 200% untuk Beberapa Produk Impor bukan Kebijakan yang Paten
Ini Dampak Bea Masuk 200 Persen untuk Beberapa Produk Impor
Komisi IV DPR Bakal Dorong Pansus Ungkap Dugaan Mark Up Impor Beras
Tujuh Komoditas Impor Bakal Dikenai Bea Masuk
Asosiasi Pengusaha Ritel Minta Pemerintah Berantas Impor Ilegal
Kiprah Politik Perempuan dalam Pusaran Badai
Manajemen Sekolah Penghalau Ekstremisme Kekerasan
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap