visitaaponce.com

MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Xinyi Glass Holdings Limited (Xinyi) Jumat (28/07) lalu di Kota Chengdu, Tiongkok. Penandatanganan MoU dengan pabrik kaca terbesar di dunia ini disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. 

Nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama ditandatangani dalam rangka membangun ekosistem hilirisasi di Rempang, Batam dengan nilai investasi sebesar US$ 11,6 miliar (atau setara Rp 175 T) untuk membangun pabrik kaca dan panel surya. Pabrik yang akan dibangun di Kepulauan Riau ini akan menjadi pabrik kaca terbesar kedua di dunia dan diperkirakan menyerap hingga 35 ribu tenaga kerja Indonesia. Hal ini secara konkrit akan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat setempat, termasuk bagi anak mudanya.

Menanggapi hal ini, Staf Khusus Peningkatan Pengusaha Nasional Kementerian Investasi/BKPM M. Pradana Indraputra menekankan penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi langkah penting dalam hilirisasi pasir kuarsa di Indonesia  ditengah maraknya hilirisasi komoditi nikel.

Baca juga: Hilirisasi Industri Kikis Perekonomian Warga Lokal

“Indonesia adalah negara yang kaya akan hasil bumi maupun sumber daya manusia. Menurut data Kemenkumham tahun 2022, dalam kurun waktu tiga tahun (2019-2022), ada 3.912 Warga Negara Indonesia (WNI) yang memutuskan pindah menjadi Warga Negara Singapura. Hal ini sangat disayangkan sekali. Penandatanganan MoU Kementerian Investasi dengan Xinyi kemarin baru satu dari sekian banyak langkah progresif pemerintah untuk memastikan peningkatan investasi dan pembukaan lapangan pekerjaan di Indonesia,” ucap pemuda yang juga merupakan Ketua Business Center ILUNI Universitas Indonesia ini.

Dana, sapaan akrabnya, juga menegaskan kembali bahwa hingga akhir Juli 2023, roadmap Kementerian Investasi menunjukkan Indonesia masih memiliki potensi investasi sebesar US$ 545,3 miliar hingga tahun 2040 untuk mengembangkan hilirisasi di 8 sektor prioritas dengan 21 komoditas, termasuk mineral dan kehutanan. Hal ini dinilai menjadi pengingat bagi para generasi muda Indonesia untuk tidak melupakan bahwa Indonesia diprediksi menjadi negara dengan GDP ke-4 terbesar di dunia.

Baca juga: Diguyur Rp175 T, RI Gandeng Tiongkok Bangun Industri Pasir Kuarsa

“Bagi segelintir anak muda, Indonesia belum melakukan pengembangan potensi negara Indonesia secara maksimal. Nah, itulah tugas kita sebagai generasi pemimpin masa depan untuk bersama-sama berkontribusi untuk perkembangan negara ini. Pikir dua kali untuk pindah ke negara lain karena dalam 20 tahun kedepan, Indonesia memiliki prediksi perkembangan yang sangat optimis. Jangan sampai kalian melewatkan kesempatan emas itu. Yang tidak kalah penting, di era media sosial seperti ini, generasi muda harus hadir menjadi garda terdepan dalam menggaungkan prestasi Indonesia baik dalam tingkat nasional maupun skala global,” tambah Pradana.

Dalam kesempatan terpisah, Staf Khusus termuda Bahlil Lahadalia ini memberikan Kuliah Umum tentang optimisme Indonesia Emas 2045 pada gelaran Wisuda Akbar Rumah Gemilang Indonesia Angkatan 26, 27, dan 27 Al-Azhar Kamis (27/07). Dana memotivasi para wisudawan untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan Indonesia Emas 2045, dengan puncak bonus demografi pada tahun 2030.

“Maka untuk teman-teman (wisudawan) semua, kalau teman-teman punya impian, mulai saja duluan, mulai dari sekarang. Bonus demografi akan menjadi hal yang lewat begitu saja bila kita tidak berstrategi mengoptimalkannya dari sekarang. Itu waktunya kita, generasi muda, untuk tampil terdepan sebagai pemimpin selanjutnya, dalam bidang dan keahlian kita masing-masing. Indonesia kaya, Indonesia berlimpah sumber dayanya, jangan sampai kita tinggalkan dan abaikan Tanah Air kita ini,” ujarnya.

Terkait MoU dengan Xinyi, selanjutnya Kementerian Investasi akan melakukan tahapan-tahapan tindak lanjut secara konkrit. 

“Sesuai dengan target Bapak Presiden yang berulang kali ditekankan Pak Menteri kebanggaan kami, bahwa hilirisasi harus direalisasikan, bukan hanya untuk menyerap tenaga kerja, namun juga meningkatkan pendapatan daerah maupun nasional,” tutupnya. (RO/Z-7)