visitaaponce.com

BEROPERASINYA moda transportasi massal seperti Commuterline, TransJakarta, MRT, serta Lintas Raya Terpadu (LRT), tak hanya menjadi solusi dalam mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di Jakarta. Namun juga membangkitkan geliat nilai ekonomi di sekitar, seperti harga kondominium berkonsep Transit oriented development (TOD).

Kepadatan penduduk Jakarta telah mendorong pemerintah melakukan pengembangan kawasan hunian yang terintregrasi dengan transportasi. Kehadiran konsep TOD ini, dijawab pengembang properti sebagai peluang yang menguntungkan. 

Dengan ceruk pasar yang besar, para pengembang berlomba-lomba menghadirkan hunian di sekitar area transportasi tersebut.

Baca juga: Empat Hari Beroperasi, Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Terus Meningkat

Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat mengungkapkan, seiring banyaknya pembangunan infrastruktur, pihaknya mencatat adanya kenaikan harga pada kondominium berkonsep TOD. Setidaknya sepanjang semester I/2023 tercatat 5 kondominium baru yang berada di sekitar kawasan TOD.

“Lima kondominium baru di sekitar kawasan TOD memiliki harga rerata yang relatif lebih tinggi dari kondominium baru pada umumnya sekitar 7% hingga 8%,” jelasnya dalam acara virtual Press Conference Jakarta Property Highlight H1 2023 belum lama ini.

Baca juga: Libur Akhir Pekan, Ini Daftar Tempat Wisata Dekat Stasiun LRT Jabodebek

Bahkan, Syarifah memprediksikan setelah beroperasinya LRT sejumlah kondominium baru yang berada di kawasan TOD tersebut mengalami peningkatan penjualan. Knight Frank mencatat bahwa kawasan hunian khususnya kondominium yang berada di kawasan TOD memiliki sales rate mencapai 90%.

Sementara itu, Senior Associate Director Colliers Indonesia Ferry Salanto ikut mengungkapkan bahwa kawasan hunian dengan konsep TOD bakal kian diminati. Terutama di tengah berbagai persoalan yang tengah dihadapi masayarakat seperti kenaikan tarif tol, harga BBM, pajak kendaraan bermotor, pembatasan pelat ganjil/genap pembatasan, biaya parkir tinggi, dan rencana penerapan ERP di beberapa jalan utama.

“Di tengah berbagai persoalan tersebut, konsep hunian TOD dianggap mampu menjadi solusi. Selain mengurangi angka kemacetan, juga mendorong sejumlah kalangan untuk mencari hunian yang terintegrasi dengan akses transportasi umum,”ujarnya.

Investasi Kondominium

Tidak hanya itu, saat ini pemerintah juga telah memberikan kemudahan bagi Warga Negera Asing (WNA) untuk kepemilikan properti, melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023. Kehadiran undang-undang ini ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, melalui investasi properti oleh warga negara asing.

Syarifah Syaukat mengungkapkan beberapa alasan WNA mau untuk membeli properti di Indonesia. Diantaranya WNA melihat properti sebagai investasi jangka panjang yang berpotensi memberikan keuntungan. Peraturan tentang WNA yang ingin memiliki properti di Indonesia juga sudah ada dan hal tersebut diperbolehkan.

Pembaruan peraturan terkait kepemilikan properti bagi WNA, dalam hal ini membuka peluang untuk sektor properti. 

“Jadi seperti yang kita tahu kalau pembaruan kebijakan ini memberikan kelonggaran subject dalam arti bahwa jika pada kebijakan lalu diharuskan untuk WNA memiliki KITAS atau KITAP untuk melakukan transaksi properti saat ini cukup dengan visa atau paspor dengan izin tinggal sementara,” ungkapnya.

Hal tersebut tentu membuat WNA lebih mudah dalam melakukan pembelian properti sesuai dengan yang di inginkan. Ia juga menambahkan, Menurutnya dengan adanya kelonggaran tersebut, terdapat hal yang tetap harus menjadi perhatian khusus seperti maksimum dan minimum luasan pembelian properti.

“Beberapa Batasan juga perlu kita perhatikan yaitu terkait maksimum luasan atau minimum harga pada beberapa wilayah tertentu, ini menjadikan area atau koridor yang membedakan antara bagaimana segmen pasar domestik yang menjadi dominasi pembeli saat ini, dan bagaimana catchment area yang disediakan untuk WNA,” pungkasnya. (Z-10)