visitaaponce.com

PARTISIPASI aktif Indonesia dalam berbagai forum internasional dilakukan guna memperkuat posisi dalam perekonomian global serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Keikutsertaan Indonesia pada forum Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) menjadi salah satu upaya yang ditempuh.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Minggu (19/11). Forum IPEF memfokuskan pembahasan pada empat hal yang menjadi tantangan ekonomi bagi hampir semua negara di wilayah Indo-Pasifik. 

Empat pilar yang menjadi pembahasan dalam IPEF yakni Trade Facilitation (Perdagangan), Supply Chain (Rantai Pasok), Green Economy (Ekonomi Bersih), dan Fair Economy (Ekonomi Adil).

"Yang sudah diselesaikan adalah pilar II, legal scribing-nya sudah selesai dan sudah ditandatangani yaitu mengenai supply chain. Dan kemarin, seluruh pemimpin, Presiden, Perdana Menteri dari empat belas negara bersama-sama meluncurkan hasil daripada penandatanganan IPEF Pilar II," ujar Airlangga.

Dalam penyelenggaraan IPEF Ministerial Meeting (IPEF-MM) pada 14 November 2023 lalu, seluruh negara-negara anggota IPEF sepakat untuk mengumumkan penyelesaian secara substansi Pilar III (Ekonomi Bersih) dan Pilar IV (Ekonomi Adil).

"Pilar III terkait dengan green economy dan Pilar IV mengenai fair economy dimana fair economy termasuk mengenai corruption, kemudian juga terkait dengan FATF (Financial Action Task Force), itu seluruhnya juga sudah selesai teknisnya," kata Airlangga.

Baca juga:

> Tahun Politik, Pertumbuhan Ekonomi RI Diramalkan Stabil di 5%

> Neraca Dagang Oktober 2023 Catatkan Surplus US$3,48 Miliar

Dia mengatakan, ada beberapa isu yang belum selesai dibahas pada pilar I. Itu berkaitan dengan klaster pertanian, lingkungan, dan ketenagakerjaan. Ketiga klaster tersebut, kata Airlangga, diharapkan dapat dibahas kembali di triwulan pertama tahun depan.

"Sehingga sebetulnya turunan dari IPEF itu ada empat perjanjian. Dengan demikian, sebetulnya ini menjadi salah satu standar daripada perdagangan, investasi, dan ekonomi yang lebih tinggi, lebih berkeadilan, anti korupsi, transparan, dan juga ada good regulatory practice," terang dia.

Lebih lanjut, Airlangga menambahkan, terdapat fasilitasi pembiayaan yang disiapkan melalui IPEF, termasuk melanjutkan komitmen Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGGII), dimana Indonesia sudah diberikan prioritas dari tujuh negara yang akan memperoleh fasilitasi mengenai semikonduktor.

Sedangkan yang terrkait dengan critical minerals akan dilakukan pembahasan lebih lanjut. Seluruh negara mitra IPEF telah sepakat meluncurkan critical minerals dialogue untuk penguatan rantai pasok kedepannya dan membuat lapangan pekerjaan di sektor energi bersih. Hal tersebut diharapkan akan memberikan keuntungan bagi produksi Electric Vehicle (EV) dan turunannya di Indonesia.

Airlangga menerangkan, supply chain Indonesia akan menjadi bagian yang dianggap reliable, aman, standarnya sama, dan bisa masuk dalam supply chain global. "Kemudian yang kedua, critical minerals ini yang sedang juga akan dibahas di triwulan pertama tahun depan," pungkas dia. (Z-6)